Kompas.com - 24/11/2016, 16:42 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang berencana membawa negaranya keluar dari kerja sama Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP).

Jokowi mengatakan, wacana yang dilontarkan oleh Trump itu tidak akan banyak berpengaruh bagi Indonesia. Sebab, Pemerintah Indonesia sendiri belum memutuskan untuk masuk dalam kerja sama ini.

Pemerintah menyatakan masih mempelajari isi dari perjanjian kerja sama tersebut.

"(TPP) batal tidak ada pengaruhnya ke kita. Kalau terus, berarti kita ikut. Kalau tidak, ya berarti seperti biasanya," kata Presiden Jokowi usai membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Jokowi menegaskan, masih banyak perjanjian perdagangan bebas yang terus dikejar pemerintah, seperti EU-CEPA dan perjanjian bebas dengan Australia. Sehingga, masih banyak peluang bagi Indonesia masuk ke pasar internasional.

"Saya mengingatkan para menteri, meski demand perdagangan untuk ekspor menurun, masih banyak negara yang bisa dijadikan tujuan utama ekspor yang belum kita tuju," ujar Presiden.

Jokowi menilai Indonesia harus membuka peluang ekspor ke sebanyak-banyaknya negara. Hal itu bisa meningkatkan potensi bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia dalam mengembangkan usahanya di dunia internasional.

"Semakin banyak negara tujuan pasar, maka semakin aman ekonomi kita," ucap Presiden.

(Baca juga: Jokowi Heran Rencana Bergabung ke TPP Dikritik)

Sebelumnya, Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017.

(Baca: Trump Bakal Hentikan Perundingan Kerja Sama Trans Pasifik)

Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia. Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara.

Akan tetapi, Trump tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko.

Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya. TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi.

Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) lalu, menyampaikan secara resmi bahwa Indonesia berniat bergabung pada Trans Pacific Partnership (TPP).

Rencana Presiden itu menuai pro kontra di dalam negeri sebab Indonesia belum memiliki kajian menyeluruh tentang rencana tersebut saat itu.

Kompas TV RI Minta Dukungan Cile
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nasional
Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.