Kamis Ini, Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Hadapi Vonis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Sebelumnya, Suprapto dituntut hukuman 4 tahun penjara oleh Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suprapto didakwa menyuap anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana. Suprapto didakwa bersama pengusaha Yogan Askan, telah memberikan uang sebesar Rp 500 juta, guna pengurusan anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.

(Baca: Terbukti Menyuap Anggota DPR, Pengusaha Yogan Askan Divonis 2 Tahun Penjara)

Menurut Jaksa, pemberian uang Rp 500 juta tersebut bertujuan agar Putu membantu pengurusan penambahan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Meski tidak secara langsung menyerahkan uang, menurut Jaksa, pemberian uang Rp 500 juta kepada Putu Sudiartana tersebut atas maksud dan kehendak Suprapto.

Tujuannya agar Putu dapat mengupayakan penambahan dana DAK untuk Provinsi Sumatera Barat.

Suprapto juga dinilai berperan dalam mengumpulkan para pengusaha pada 10 Juni 2016, di ruang rapat Kantor Dinas Prasarana Jalan.

Ada pun pengusaha yang hadir yakni, Yogan Askan, Suprapto, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri.

Dalam pertemuan disepakati fee untuk Putu sebesar Rp 500 juta. Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai perbuatan Suprapto tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

(Baca: Putu Sudiartana Mengaku Uang Rp 2,7 Miliar adalah Hasil Usaha)

Selain itu, perbuatan Suprapto telah mencoreng citra pegawai negeri sipil. Dalam persidangan, Suprapto juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Suprapto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.