Jokowi Diminta Desak Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kompas.com - 23/11/2016, 13:12 WIB
Wakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan dan Humas Komnas HAM dan Eva Nilasari dalam Konfrensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016) terkait kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar Fachri FachrudinWakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan dan Humas Komnas HAM dan Eva Nilasari dalam Konfrensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016) terkait kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya.

Wakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan menilai, sebagai bagian dari anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), maka sedianya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan Indonesia menunjukkan sikap.

Caranya, dengan meminta Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan intervensi untuk membebaskan," ujar Ansori dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi segera menandatangani konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967.

Ansori menjelaskan, selama ini penanganan para pencari suaka, khususnya warga Rohingya di Indonesia, tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Indonesia.

Pemberian perlindungan terhadap pencari suaka dilakukan melalui perwakilan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau United Nations High Commisioner (UNHCR) di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia belum punya prosedur formal dalam penanganan pengungsi pencari suaka. Sehingga penanganan pengungsi dari Myanmar dan Banglades masih membutuhkan penanganan lembaga internasional UNHCR dalam pemberian perlindungan," kata dia.

Menurut Ansori, hal ini menjadi penting karena Indonesia menjadi negara yang seringkali dilewati oleh para pencari suaka.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas HAM, jumlah pengungsi warga Rohingya di Indonesia sudah mencapai angka 1.448 jiwa yang terdiri dari warga negara Banglades dan Myanmar.

Mereka, lanjut Ansori, tersebar di sejumlah wilayah di Aceh.

"Para pengungsi menyebar di sejumlah kawasan, Gudang Pelindo Kuala Langsa, Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Aceh Tamiang, Pabrik Kertas PT Lontar Papirus di Desa Bayeun Aceh Timur, dan Desa Blang Adoe di Kuta Makmur Aceh Utara," kata dia.

Sebelumnya, lebih dari 1.000 rumah di sejumlah desa Rohingya dihancurkan di wilayah utara Myanmar yang kini dikendalikan militer.

(Baca: HRW: Militer Hancurkan 1.000 Rumah Warga Rohingya)

Kesimpulan soal kehancuran itu diperoleh dari analisis citra satelit dari Human Right Watch (HRW) yang dirilis Senin (21/11/2016), yang langsung dibantah pemerintah.

(Baca: Foto Satelit HRW Buktikan Penghancuran Rumah Orang Rohingya)

Sejak serangan maut di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu, Pemerintah Myanmar mengerahkan militernya ke kawasan yang banyak dihuni etnis Rohingya.

Menurut catatan PBB, selama satu bulan terakhir sedikitnya 30.000 orang mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut.

Separuh dari para pengungsi meninggalkan kampung halaman mereka hanya dalam dua hari ketika puluhan orang tewas ditembaki helikopter serbu milik militer Myanmar.

Sudah lebih dari 70 orang tewas dan 400 orang lainnya ditahan sejak militer mengendalikan dan menutup kawasan tersebut.

Di Indonesia, warga Rohingya akan ditampung di rumah penampungan Imigrasi Sumatera Utara. Sedangkan biaya konsumsi selama penampungan akan ditanggung organisasi IOM dan UNHCR.

(Baca: Desember 2016, Seluruh Warga Rohingya Selesai Dipindah ke Medan)

 

Ratusan warga Rohingya asal Myanmar terdampar di Aceh Utara dan Aceh Timur tahun lalu.

Mereka lari dari kampung halamannya karena konflik berkepanjangan dengan Pemerintah Myanmar. Tujuan mereka adalah ke Malaysia untuk mencari kehidupan lebih nyaman dan manusiawi.

Kompas TV Warga Rohingya Nyaman Mengungsi di Aceh
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.