Jokowi Diminta Desak Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kompas.com - 23/11/2016, 13:12 WIB
Wakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan dan Humas Komnas HAM dan Eva Nilasari dalam Konfrensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016) terkait kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar Fachri FachrudinWakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan dan Humas Komnas HAM dan Eva Nilasari dalam Konfrensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016) terkait kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya.

Wakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan menilai, sebagai bagian dari anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), maka sedianya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan Indonesia menunjukkan sikap.

Caranya, dengan meminta Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan intervensi untuk membebaskan," ujar Ansori dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi segera menandatangani konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967.

Ansori menjelaskan, selama ini penanganan para pencari suaka, khususnya warga Rohingya di Indonesia, tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Indonesia.

Pemberian perlindungan terhadap pencari suaka dilakukan melalui perwakilan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau United Nations High Commisioner (UNHCR) di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia belum punya prosedur formal dalam penanganan pengungsi pencari suaka. Sehingga penanganan pengungsi dari Myanmar dan Banglades masih membutuhkan penanganan lembaga internasional UNHCR dalam pemberian perlindungan," kata dia.

Menurut Ansori, hal ini menjadi penting karena Indonesia menjadi negara yang seringkali dilewati oleh para pencari suaka.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas HAM, jumlah pengungsi warga Rohingya di Indonesia sudah mencapai angka 1.448 jiwa yang terdiri dari warga negara Banglades dan Myanmar.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Nasional
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.