Makar, Pemeriksaan Ahok, dan Kejengkelan Sri Mulyani, Ini Berita Kemarin yang Patut Anda Simak

Kompas.com - 23/11/2016, 07:33 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama di acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama di acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2016).
EditorWisnubrata

PALMERAH, KOMPAS.com – Pembahasan soal rencana makar terhadap pemerintah menjadi topik yang diangkat di berbagai media. Berbagai tanggapan, analisa dan dugaan muncul.

Nah, salah sat berita yang populer pada hari Selasa (22/11/2017) kemarin adalah sikap Presiden Joko Widodo soal dugaan rencana makar itu.

Berita lain yang  mendapat perhatian adalah pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok diberitakan menjawab pertanyaan dengan lancar, walau kemudian tampak lelah pada akhir pemeriksaan yang berlangsung 8 jam itu.

Selain itu, informasi lain yang patut disimak adalah soal kejengkelan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita kemenangan PPP kubu Djan Faridz di PTUN adalah berita selanjutnya yang patut disimak, dilanjutkan dengan viralnya rekaman video dialog antara Nusron Wahid dengan Ahok.

Berikut 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda simak:

1. Jokowi Soal Makar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo saat selesai membuka acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2016).
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia tidak khawatir dengan adanya dugaan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan seusai sarapan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

"Enggak (khawatir)-lah, ini kan kita ini produk demokrasi yang konstitusional, ya saya biasa-biasa saja," kata Jokowi.

Jokowi mengakui belakangan dirinya bertemu dengan tokoh ormas, ulama, kesatuan TNI dan Polri, hingga elite partai politik pasca-aksi unjuk rasa 4 November lalu.

Namun, ia menegaskan silaturahim selama hampir satu bulan ini tidak perlu ditafsirkan sebagai bentuk kekhawatiran akan adanya pelengseran.

"Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya itu memang yang perlu dilakukan dalam mengelola situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016.

Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. (Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.