Alasan Refly Harun Setuju Pasal yang Digugat Ibunda Gloria Dibatalkan

Kompas.com - 22/11/2016, 16:28 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun saat menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (26/9/2016) Kompas.com/Alsadad RudiPakar hukum tata negara Refly Harun saat menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (26/9/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai pasal yang mengatur status kewarganegaraan bagi anak-anak yang terlahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ditetapkan, sebaiknya dibatalkan saja.

Hal ini disampaikan Refly dalam sidang uji materi yang diajukan oleh ibunda Gloria Natapradja Hamel, yakni Ira Hartini Natapradja Hamel, terkait status kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pasal tersebut sudah ditetapkan pada 1 Agustus 2006, dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016.

Adapun Pasal 41 itu berbunyi, “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

Menurut Refly, berlakunya peraturan yang mengharuskan didaftarkannya anak-anak yang terlahir sebelum UU ini ditetapkan guna mendapatkan status kewarganegaraan justru bertentangan dengan UUD 1945.

"Setidaknya dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," ujar Refly dalam persidangan di MK, Jakarta, Selasa (21/11/2016).

Menurut Refly, ketentuan tersebut juga berpotensi membuat seorang anak kehilangan kewarganegaraannya.

"Bagaimana bila orangtua tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik karena tidak mendaftar, tidak tahu, atau lupa, sehingga, habis tenggat waktu yang diberikan," ujar Refly.

"Tentunya secara otomatis, anak tersebut kehilangan kewarganegaran Indonesianya, sebagaimana dialami Gloria," kata dia.

(Baca: Ibunda Gloria Natapradja Ajukan Uji Materi UU Kewarganegaraan ke MK)

Refly berpendapat, ketentuan Pasal 41 Nomor 10 Tahun 2016 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal ini menghindari adanya diskriminasi antara anak-anak yang terlahir sebelum UU tersebut ditetapkan dan anak-anak yang terlahir setelah UU tersebut ditetapkan.

"Artinya, sebelum usia 18 tahun, baik mereka yang lahir setelah 1 Agustus  (2006) maupun sebelum 1 Agustus 2006 tetap diakui kewarganegaraan gandanya sampai diusia 18 tahun (kemudian memilih)," kata dia.

Gugatan uji materi yang diajukan Ibunda Gloria ini teregistrasi di MK dengan nomor perkara 80/PUU-XlV/2016. Dalam persidangan ini, Refly menjadi saksi ahli pihak pemohon uji materi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X