Kompas.com - 21/11/2016, 17:58 WIB
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbicara dalam acara Kompasianival 2016 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/10/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMenteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbicara dalam acara Kompasianival 2016 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/10/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Kementerian Luar Negeri sudah mendapatkan kabar mengenai adanya pembantaian terhadap warga Rohingya di Myanmar oleh aparat setempat.

Ia memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengklarifikasi kabar tersebut kepada Pemerintah Myanmar.

"Tugas kita adalah pertama meminta klarifikasi. Meminta klarifikasi mengenai kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Pagi ini Dirjen Asia Pasifik Afrika sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Retno sadar, banyak pihak yang bertanya apa yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Rohingya.

Ia menegaskan bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan.

"Salah satu yang kita kerja samakan dengan pemerintah setempat dan komunitas setempat adalah pembangunan 4 sekolah Indonesia. Dan ini sudah diresmikan waktu itu oleh Pak Wakil Menteri," jelas Retno.

(Baca: Desember 2016, Seluruh Warga Rohingya Selesai Dipindah ke Medan)

Selain itu, lanjut Retno, Pemerintah Indonesia bersama dengan Myanmar dan beberapa komunitas bekerja sama dalam penyediaan alat-alat dan fasilitas kesehatan.

"Karena sekali lagi, pada saat kita bicara tentang kebutuhan dasar sebuah komunitas, maka pendidikan dan kesehatan itu menjadi salah satu kuncinya," kata dia.

Retno juga mengatakan, Indonesia aktif dalam membawa isu Rohingya di pertemuan tingkat Internasional.

Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, Indonesia aktif menjadi bagian dari Partnership for Myanmar.

"Karena dengan melibatkan Ppemerintah Myanmar kita bisa menyampaikan konteks kita, tetapi kita juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah Myanmar untuk menjelaskan kepada kita mengenai situasi yang berkembang di Myanmar," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.