Kompas.com - 21/11/2016, 15:14 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya berkoordinasi dengan jaringan intelijen penegak hukum untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Dalam kunjungannya ke Mabes Polri, Tjahjo menekankan pentingnya koordinasi tersebut.

"Tugas intelkam Polri, baik pusat maupun daerah, yang mencermati jaringan intelijen. Mencermati gelagat dinamika aktivitas daerah itu sukses," ujar Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Tjahjo mengatakan, dalam pertemuan dengan jajaran intelijen kepolisian, ia menyampaikan soal wilayah rawan korupsi beserta celahnya.

(Baca: Pemerintah Petakan Daerah Rawan Pelanggaran Pilkada)

Ia menjelaskan soal kerawanan korupsi dalam perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, dan yang terkait distribusi dan pajak.

"Kemudian mengingatkan masalah ketimpangan sosial dan masalah yang paling utama adalah radikalisme dan terorisme," kata Tjahjo.

"Ini yang saya kira perlu kerja sama dan sinergi perlu juga inovasi baik kepala derah maupun kejajaran intelijen kepolisian yang jadi ujung tombaknya," lanjut dia.

Saat ini, Kemendagri membentuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan dengan melibatkan kepolisian setempat, babinsa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tujuannya, untuk membangun komunikasi antara seluruh pihak di tingkat daerah, tak hanya berkaitan dengan Pilkada, namun juga membahas masalah lainnya.

(Baca: Petakan Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada)

 

Tjahjo juga meminta kepolisian untuk memetakan titik-titik rawan konflik. Saat ini yang banyak disorot hanya DKI Jakarta, padahal masih ada 100 daerah lain yang potensi konfliknya berbeda-beda.

"DKI saya lihat pilkadanya berjalan baik, tapi hanya saja ada penghalang kampanye jadi sulit, makanya jangan sampai nanti ada terjadi kerawanan kerawanan," kata Tjahjo.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Nasional
Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Nasional
Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Nasional
Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Nasional
Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.