Kompas.com - 21/11/2016, 12:39 WIB
Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/10/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/10/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat I Putu Sudiartana membantah menerima gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar, seperti yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putu mengatakan, uang yang diterima tersebut adalah keuntungannya sebagai pengusaha.

"Kami punya bukti bahwa apa yang diterima Putu tidak ada kaitannya sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota Komisi III. Nanti kami buktikan, semua ada kok dasarnya," ujar pengacara Putu, Muhammad Burhanuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11/2016).

Burhanuddin mengatakan, berdasarkan pengakuan Putu, uang Rp 2,7 miliar adalah uang yang diterima dari rekan-rekannya sesama pengusaha.

Sebelum menjadi anggota DPR, Putu merupakan seorang pengusaha di Bali.

"Uang itu tidak ada kaitan dengan anggaran atau APBN. Kami akan buktikan, apakah dakwaan jaksa itu benar atau tidak," kata Burhanuddin.

Selain didakwa menerima suap, Putu juga didakwa menerima gratifikasi Rp 2,7 miliar, yang diberikan secara bertahap oleh sejumlah pemberi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Jaksa KPK, pada April 2016, Putu menerima pemberian uang sebesar Rp 2,1 miliar dari pihak swasta bernama Salim Alaydrus.

Pemberian secara tunai dilakukan melalui staf Putu bernama Novianti di Stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya.

Kemudian, pada bulan yang sama, Putu menerima pemberian dari pihak swasta bernama Mustakim sebesar Rp 300 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X