Mendagri: Semoga KPK Bisa Segera Selesaikan Kasus Korupsi E-KTP

Kompas.com - 20/11/2016, 19:37 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Dimas Jarot BayuMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).
|
EditorCaroline Damanik

SAMARINDA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus berusaha mengusut pelaku korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dia berharap kasus itu dapat diselesaikan.

"Saya apresiasi KPK cepat bekerja, mudah-mudahan dapat diselesaikan," kata Tjahjo di Samarinda, Sabtu (20/11/2016).

Tjahjo memahami perlu waktu yang tidak sebentar bagi KPK. Sebab, kata dia, KPK tengah mengejar penikmat kerugian negara dalam jumlah besar.

"Terserah mau lima tahun lagi mau 10 tahun lagi terserah, yang penting kasus ini diusut tuntas. Karena secara psikologis akan ganggu teman-teman yang kerja," ucapnya.

Tjahjo menuturkan, telah memerintahkan stafnya untuk terbuka dan kooperatif kepada KPK. Jika diperlukan, lanjut dia, Kemendagri terbuka untuk menyediakan data

"Kalau diperlukan data kita harus terbuka, harus bicara apa adanya supaya kasus ini selesai," ujar Tjahjo.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengakui pihaknya kesulitan mengungkap karut-marut dalam korupsi e-KTP.

 

Kompas TV KPK Tetapkan Irman Tersangka Korupsi E-KTP

"Memang agak melelahkan. Ini baru intensif sejak zaman kami ini," kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Laode menuturkan, KPK telah meminta keterangan dari banyak pihak. Meski demikian, ia pesimistis kasus ini akan selesai pada akhir 2016.

"Saya pastikan e-KTP tidak bisa diselesaikan semua tahun ini. Tahun depan ada," kata Laode.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X