Kompas.com - 18/11/2016, 20:45 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat meminta agar penggunaan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam kehidupan berdemokrasi dihentikan.

Munculnya isu tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru di daerah.

Direktur Advokasi LBH Jakarta, Bahrain, mengatakan, demokrasi memungkinkan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya ke publik.

Namun, kebebasan yang diberikan tetap harus memperhatikan norma yang ada.

“Kita hadir di sini karena memang ada pertarungan politik dan kekuasaan, serta pertarungan politik yang sudah berbau SARA. Jadi pesan kita, kita ingin demokrasi yang baik, dengan tidak juga menyampaikan dalam posisi ujaran kebencian, kekerasan, serta politik SARA,” kata Bahrain dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Unjuk rasa yang diinisiasi ormas keagamaan pada 4 November lalu dinilai sudah cukup rawan. Demonstrasi tersebut menuntut proses hukum bagi calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Hal ini dinilai berbahaya karena unjuk rasa sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk mengembuskan isu SARA.

Tak hanya penyampaian pendapat secara langsung, berbagai bentuk ujaran kebencian bernada SARA juga mulai beredar di media sosial yang dianggap memiliki dampak yang lebih luas.

Bahrain meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial.

“Hari ini kita melihat tekanan di media sosial itu merupakan tindakan yang harus diambil tindakan tegas oleh aparat kemanan. Kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir justru demokrasi kita yang tercederai dan berpotensi merusak keutuhan NKRI,” kata dia.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, Indonesia merupakan negara plural.

Dikhawatirkan, jika nilai-nilai kebencian terus disebar melalui dimensi SARA, maka hal itu dapat memupuk benih kekerasan yang dapat menyebar ke daerah.

“Menjadi penting bahwa demokrasi seharusnya dalam pertarungan politik kekuasaan tidak menjadi SARA sebagai instrumen untuk memenangi strategi karena itu berbahaya bagi kebinekaan dan demokrasi di Indonesia,” ujar Al Araf.

Ia menambahkan, demokrasi sehat harus menjadi dasar pemikiran semua pihak, baik itu masyarakat maupun elite politik.

Pertarungan di dalam arena pilkada seharusnya mengedepankan pemikiran, gagasan, ide, serta program antar-kandidat.

“Elite politik dan masyarakat sudah saatnya menghentikan upaya politisasi SARA, serta menghentikan ujaran kebencian dan sentimen SARA sebagai bagian dari strategi mereka,” kata Araf.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Sumber Daya LBH Jakarta, Al Ghifari, meminta agar semua pihak dapat menjaga perdamaian dan keamanan dalam negeri.

Tugas itu tentu tidak semata menjadi tugas aparat kemananan, tetapi semua elemen masyarakat.

“Masyarakat dan kalangan elite politik dituntut juga untuk mengedepankan nilai perdamaian, toleransi, dan pertarungan gagasan konstruktif dalam konteks elektoral ini,” ujarnya.

Kompas TV Menag Imbau Tolak Isu SARA di Pilkada

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Menko PMK Bertemu Aremania: Minta Polri Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Kisah Menko PMK Bertemu Aremania: Minta Polri Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda, KPK: Modusnya Cukup Kompleks

Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda, KPK: Modusnya Cukup Kompleks

Nasional
Opera Van Java: Komedi Lawas tentang Politik Naik dan Turun Gunung

Opera Van Java: Komedi Lawas tentang Politik Naik dan Turun Gunung

Nasional
Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR 2009-2014 Jadi Tersangka

Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR 2009-2014 Jadi Tersangka

Nasional
KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

Nasional
Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Nasional
Pengamat Sebut Video 'Prank' Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Pengamat Sebut Video "Prank" Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Nasional
KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Nasional
Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Nasional
Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Nasional
Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Nasional
Capaian Vaksin 'Booster' Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Capaian Vaksin "Booster" Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Nasional
Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.