Kompas.com - 18/11/2016, 20:45 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat meminta agar penggunaan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam kehidupan berdemokrasi dihentikan.

Munculnya isu tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru di daerah.

Direktur Advokasi LBH Jakarta, Bahrain, mengatakan, demokrasi memungkinkan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya ke publik.

Namun, kebebasan yang diberikan tetap harus memperhatikan norma yang ada.

“Kita hadir di sini karena memang ada pertarungan politik dan kekuasaan, serta pertarungan politik yang sudah berbau SARA. Jadi pesan kita, kita ingin demokrasi yang baik, dengan tidak juga menyampaikan dalam posisi ujaran kebencian, kekerasan, serta politik SARA,” kata Bahrain dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Unjuk rasa yang diinisiasi ormas keagamaan pada 4 November lalu dinilai sudah cukup rawan. Demonstrasi tersebut menuntut proses hukum bagi calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Hal ini dinilai berbahaya karena unjuk rasa sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk mengembuskan isu SARA.

Tak hanya penyampaian pendapat secara langsung, berbagai bentuk ujaran kebencian bernada SARA juga mulai beredar di media sosial yang dianggap memiliki dampak yang lebih luas.

Bahrain meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial.

“Hari ini kita melihat tekanan di media sosial itu merupakan tindakan yang harus diambil tindakan tegas oleh aparat kemanan. Kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir justru demokrasi kita yang tercederai dan berpotensi merusak keutuhan NKRI,” kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Nasional
Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Nasional
Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran 'One Pesantren One Product' hingga Tinjau Posyandu

Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran "One Pesantren One Product" hingga Tinjau Posyandu

Nasional
Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Nasional
Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Nasional
KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

Nasional
KSP: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Tekan Korupsi

KSP: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Tekan Korupsi

Nasional
Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Nasional
Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag Sedang Validasi Data Santri

Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag Sedang Validasi Data Santri

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.