Wiranto Singgung Demo 2 Desember Jangan Ganggu Eksistensi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berharap demonstrasi 2 Desember 2016 betul-betul aksi unjuk rasa menuntut keadilan.

"Sebab, harus kita pisahkan betul antara demonstrasi yang betul-betul menuntut keadilan dan demonstrasi yang punya arah yang lain, mengganggu ketenangan, ketertiban, dan eksistensi negara," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Wiranto menjelaskan, kalimat "arah lain" yang dimaksud adalah soal penggulingan pemerintahan. Situasi tersebut mewarnai sejarah Indonesia.

"Tentu kita belajar dari masa lalu, tidak terulang untuk menghadapi hal-hal yang memecah kita sebagai bangsa. Pengalaman itu menyadarkan kita untuk jangan sampai mengulangi lagi," lanjut Wiranto.

(Baca: Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa)

Indonesia saat ini, lanjut dia, sedang dalam pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang lesu, stabilitas dalam negeri pun diharapkan tercipta agar pembangunan berjalan dengan lancar.

"Pembangunan sudah bagus. Ekonomi dunia sulit, kita masih eksis, angka pertumbuhan ekonomi kita masih bagus dibandingkan negara lain. Artinya kita ini sudah on the right track dalam pembangunan," ujar Wiranto.

"Lalu mengapa kita membuat sesuatu menjadi kekhawatiran mengenai eksistensi negara?" lanjut dia.

Wiranto telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas terhadap aksi lanjutan unjuk rasa 4 November 2016 yang lalu itu.

Tegas yang dimaksud adalah soal syarat-syarat unjuk rasa tersebut. "Jadi tatkala demonstrasi dilakukan di tempat umum dan masyarakat umum sampai terganggu aktivitasnya, itu tidak diperbolehkan. Polisi berhak membubarkan itu," ujar Wiranto.

"Jangan sampai kebebasan menyuarakan pendapat melalui demonstrasi itu dimanfaatkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu eksistensi negara. Kalau itu dilaksanakan, berarti memang harus ada langkah keras dan tegas," lanjut dia.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

(Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)

Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Aksi ini untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tidak tercerai-berai," kata Munarman, di Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama, dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum shalat Jumat, doa bersama akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.