Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hinca IP Pandjaitan XIII
Politikus

Politikus, sekretaris jenderal Partai Demokrat. Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anak bangsa dalam kolom yang diberi judul: NONANGNONANG. Dalam budaya Batak berarti cerita ringan dan bersahaja tetapi penting bercirikan kearifan lokal. Horas Indonesia.

Bebas Bersyarat, Jembatan Bebas Penuh

Kompas.com - 18/11/2016, 18:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorTri Wahono

"KPK selalu seksi diperbincangkan publik", kata Plantino berbisik kepada saya sambil terus membaca ruang media sosial yang riuh rendah menyambut berita bebas bersyaratnya Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, tepat pada hari pahlawan, 10 November 2016.

"Mengapa kau menggerutu", tanyaku memperjelas bisik bisiknya.

"Saya bingung mengapa begitu hebohnya media sosial memberitakan masalah ini," katanya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana seharusnya media memerankan fungsi sosialnya itu?"

"Sangat bergantung kepada nurani manusia yang menjalankan media sosial itu," kataku sambil menambahkan jangan terlalu cepat percaya pada berita di media sosial, kita perlu melakukan crosscheck kebenaran berita itu dulu.

"Selain menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi, media sosial juga bisa menjadi alat memprovokasi pembacanya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bisa baik tapi bisa juga buruk," saya menjelaskan.

Besar dan antusiasnya pemberitaan di media sosial terhadap seseorang bergantung pada sosok kredibilitas yang melekat pada orang tersebut. Mantan ketua KPK tentu sangat seksi untuk diberitakan bahkan secara berlebihan sekalipun. 

Apalagi mantan Ketua KPK Antasari Azhar memang sangat menarik perhatian publik. Sekalipun sesungguhnya, sebagai manusia biasa ia ingin menikmati kebebasannya bergabung dengan keluarga dan sahabat sahabatnya lebih cepat.

Bebas bersyarat adalah jembatan untuk bebas secara penuh menjadi manusia biasa sama dengan orang lain.

"Tapi, coba lihat perkembangan pemberitaan media sosial seminggu terakhir, jurus framing memanaskan suasana untuk kepentingan politik jangka pendek kelompok tertentu menjadi pilihan yang dipilih media sosial, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Upaya untuk menciptakan iklim yang sejuk dan tidak berisik rasanya selalu menemukan lubang penghambat, yang diantaranya tercipta dari media sosial," kata Plantino setengah menggugat sambil menunjukkan contoh kumpulan link berita yang banyak beredar di media sosial dan grup Whatsapp yang juga masif disebarkan.

Misalnya yang berjudul "Antasari Didorong Bongkar Dugaan Kaitan SBY dengan Kasusnya", "Ketika Antasari Mulai Menyinggung Perlakuan SBY kepadanya", "Antasari Azhar: Jangankan Mengundang SBY, Terpikir Saja Tidak", "Antasari: JK Sahabat Sejati, SBY 'Say Hello' Aja Enggak saat Saya di Penjara", dan lainnya.

Kaget juga saya membaca semua link media sosial itu. Sepintas tidak ada masalah dengan semua pemberitaan itu. Tetapi kalau dilihat dan dibaca secara menyeluruh terlihat ada pola framing yang diarahkan untuk membuat kontroversi dan menjadikan Antasari Azhar untuk kepentingan politik jangka pendek kelompok tertentu untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Alih-alih mendukung dan membantu Antasari Azhar untuk menikmati kebebasan bersyaratnya, yang terjadi justru penggiringan opini memanaskan kondisi politik yang suhunya memang menaik.

Antasari Azhar secara implisit sebetulnya telah mengatakan tidak akan memanaskan suasana yang secara opini bersifat spekulatif.

Artinya dari sisi Antasari Azhar pada dasarnya sudah tidak ingin meributkan masalah ini lagi. Tetapi, tidak ada jaminan media sosial tidak memberitakan hal ini.  Sekali lagi di situlah seksinya berita ini. Antasari Azhar adalah mantan Ketua KPK.

Inkracht

"Kasus Pak Antasari sudah inkracht dan sudah dijalaninya sebagian besar," kataku menjelaskan kepada Plantino. Jadi beliau berhak untuk mendapatkan bebas bersyarat, sebuah fasilitas hukum yang disediakan undang-undang."

Jika kita menelusuri media, mudah kita temukan catatan kasus Antasari Azhar sebagai terpidana kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2009. Ketika itu beliau divonis bersalah 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.

Ini adalah perjalanan kasus Antasari:

- 14 Maret 2009, Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B 191 E seusai bermain golf di Padang Golf Modernland, Tanggerang.

- 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Penetapan tersangka Antasari disampaikan Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Irjen Pol Wahyono. Menurut polisi, pembunuhan Nasrudin bermula dari terkuaknya pertemuan antara Antasari dan seorang caddy golf bernama Rani Juliani di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

- 4 Mei 2009, Antasari ditahan di rumah tahanan Narkoba Polda Metro Jaya.

- 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Keputusan Presiden pemberhentian sementara Antasari ditandatangani Presiden ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono.

- 25 Agustus 2009, perkara Antasari dilimpahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.

- 28 September 2009, kasus Antasari dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com