Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Peserta Demo 2 Desember Dibatasi

Kompas.com - 18/11/2016, 15:26 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi, jika rencana demonstrasi 2 Desember 2016 terealisasi, dibatasi.

Tito mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak. Menurut Tito, sulit mengontrol psikologis massa dalam jumlah yang relatif banyak.

Massa, kata Tito, dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan.

"Kalau sudah terlalu banyak sulit dikontrol. Timbul psikologi massa yg mudah dipicu, apalagi jika ada pihak ketiga. Kalau akan demo tolong dibatasi sehingga ada kontrol dari pimpinan demo," ujar Tito di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

(Baca: Wiranto: Jangan Ada Lagi Demonstrasi Urusan Ahok)

Tito juga menuturkan, peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang tak berdemo.

Aksi  jangan sampai mengganggu keamanan dan ketentraman.

"Kasihan masyarakat yang butuh keamanan dan ketentraman. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan otomatis bisa mempengaruhi pembangunan. Negara kita bisa jadi terpuruk," kata Tito.

Selain itu, Tito meminta masyarakat cerdas menanggapi rencana demonstrasi yang menuntut agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditahan dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Menurut Tito, masyarakat tidak boleh membawa masalah ini ke isu suku agama ras dan antargolongan (SARA), apalagi jika sampai memecah persatuan.

Menanggapi tujuan aksi, Tito mengatakan, saat ini Polri serius menuntaskan kasus Ahok. 

"Saya pikir masyarakat harus cerdas jangan terbawa. Saya Kapolri tegas berikan keseriusan jaminan kasus ini diselesaikan secepat mungkin," ucap Tito.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

(Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)

Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kompas TV Ketua MUI: Presiden Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com