Perdebatan Pasal Santet di RUU KUHP...

JAKARTA, KOMPAS.com — Zaman boleh saja modern, tetapi hal yang berbau klenik kerap muncul di masyarakat.

Hal itu masih terlihat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang KUHP. Santet akan menjadi tindak pidana yang diatur undang-undang di Indonesia.

DPR dan pemerintah sepakat memasukkannya dalam draf RUU KUHP.

Sempat terjadi perdebatan sebelum pasal itu dimasukkan. Beberapa hal yang dianggap memberatkan ialah proses pembuktian.

Suasana rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP yang sempat memanas lantaran sebelumnya membahas pasal penghinaan pemerintah seketika penuh tawa ketika membahas pasal santet.

"Ini bagaimana membuktikannya kalau seseorang punya kekuatan gaib," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Namun demikian, Benny mengakui, di beberapa daerah, hal klenik semacam itu masih terjadi di Indonesia. Akhirnya pembahasan pasal santet mengambil jalan tengah.

Dalam pidana santet, RUU KUHP tidak memfokuskan pada pembuktian adanya kekuatan gaib, tetapi pada pihak yang dengan sengaja mendeklarasikan diri dan diketahui menyanggupi permintaan orang lain untuk berbuat santet.

"Jadi kalau fokusnya pada kesanggupan seseorang untuk menyantet, ini terukur pembuktiannya," kata Benny.

"Karena saksi yang dihadirkan ialah orang yang memohon untuk melakukan santet dan pihak lain yang mengetahui adanya kesanggupan seseorang untuk menyantet," ujarnya.