Kompas.com - 18/11/2016, 09:07 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP Kompas.com/Palupi Annisa AulianiIlustrasi KUHP dan KUHAP
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUHP, pemerintah mengusulkan agar pasal penghinaan pemerintah masuk dalam kategori tindak pidana.

Pasal tersebut bertujuan melindungi pemerintah yang dibentuk secara sah dan dijamin oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

"Perorangan saja dilindungi undang-undang, kok pemerintah yang dibentuk secara sah tidak dilindungi undang-undang," kata Ketua Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Namun Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman yang memimpin rapat Panja sempat mempertanyakan makna kata "penghinaan" dalam pasal tersebut.

Menurut Benny, kata "penghinaan" kerap dipahami multitafsir.

"Ini memang mayoritas fraksi sepakat ada pasal penghinaan pemerintah, tapi kan harus dijelaskan lebih dalam mengenai unsur-unsur yang masuk dalam kategori penghinaan," kata Benny.

Ia menyatakan, jika unsur penghinaan terhadap pemerintah tidak diperjelas, dikhawatirkan bakal menjadi pasal karet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Muladi membantah bila pasal tersebut nantinya menjadi multitafsir. Sebab, sejak awal pemerintah mengusulkan pasal tersebut sebagai pidana materiil yang harus dibuktikan akibatnya.

Penghinaan terhadap pemerintah, kata Muladi tidak termasuk pidana formil yang serta merta bisa menjerat seseorang seperti pada pasal penistaan agama.

Berdasarkan rapat Panja, pasal tersebut akhirnya disetujui untuk dimasukkan ke dalam draf RUU KUHP.

"Tapi kami masih akan memperjelas unsur apa saja yang termasuk dala kategori penghinaan. Jangan sampai adanya pasal ini malah mengganggu demokrasi karena ini berpotensi mengancam kebebasan berpendapat," kata Benny.

Kompas TV Hukuman Mati tetap ada dalam KUHP- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.