Pimpinan Komisi III Sebut Pemerintah Ngotot Masukan Pasal Penistaan Agama di RUU KUHP

Kompas.com - 18/11/2016, 05:10 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman Kristian ErdiantoWakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai pasal 156 a KUHP yang memuat penistaan agama cenderung multitafsir dan kerap menjadi pasal karet.

Namun ia mengatakan, dalam pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) KUHP di DPR, pemerintah ngotot tetap memasukan pasal tersebut.

Sebab, kata Benny, pemerintah beranggapan penistaan agama memiliki yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) sehingga menjadi hukum yang hidup.

"Itu sama saja seperti pasal penghinaan Presiden, kami yang di DPR kan mempertanyakan, apa masih perlu pasal penistaan agama yang cenderung multitafsir seperti penghinaan Presiden dan berpeluang menjadi pasar karet," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Namun, politisi Partai Demokrat itu mengaku sulit untuk menolak usulan pemerintah tersebut.

Itu karena, mayoritas fraksi di DPR merupakan partai pendukung pemerintah.

"Ya, kalian tahu sendiri lah di DPR seperti apa. Kan mayoritas partainya pendukung pemerintah kan," lanjut Benny.

Pasal 156 a KUHP jadi sorotan khalayak karena digunakan untuk menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

(Baca: Pasca-reformasi, Kasus Penistaan Agama Meningkat karena Politisasi)

Sebagian kalangan menilai pasal tersebut dirasa multitafsir, sehingga berpotensi menjadi pasal karet.

Ahok jadi tersangka penistaan agama setelah dilaporkan ke polisi karena menyinggung salah satu ayat dalam kitab suci saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu, akhir September lalu. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X