Prabowo Tegaskan Tidak Akan Jegal Jokowi

Kompas.com - 17/11/2016, 21:44 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (17/11/2016). KOMPAS.com/Fabian J KuwadoPresiden Joko Widodo bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (17/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tidak akan menjegal posisi Presiden Joko Widodo di tengah jalannya pemerintahan.

"Saya komitmen dari awal sehari sebelum beliau dilantik waktu 2014. Saya ucapkan selamat anda mendapat mandat, saya tidak akan menjegal bapak," ujar Prabowo di sela bertemu Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Prabowo meyakini, Jokowi memiliki semangat yang sama dengan dirinya meski berbeda pandangan politik.

Atas hal itu, Prabowo berani memegang janjinya soal tidak akan menjegal Presiden Jokowi.

"Bapak (Jokowi) merah putih dan saya berpegang kepada komitmen saya," ujar Prabowo.

Ia berpendapat, Indonesia selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan besar dunia. Oleh sebab itu, kewajiban setiap anak bangsa untuk memelihara persatuan.

Bahkan, Prabowo berkomitmen mengesampingkan perbedaan pandangan politiknya dengan Jokowi dalam menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

(Baca: Prabowo Makan Siang dengan Jokowi, Gerindra Merapat ke Pemerintahan?)

"Apapun perbedaan, apapun ada perselisihan, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai dan kekeluargaan," ujar Prabowo.

"Di antara keluarga masak tidak bisa diselesaikan. Kan gitu ya Pak?" tanya Prabowo kepada Jokowi.

Jokowi menjawab "iya" sambil menganggukkan kepalanya.

Diberitakan, Presiden Jokowi menerima Prabowo di Istana Merdeka, Kamis siang.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Namun seusai santap siang, Prabowo dan Jokowi berbincang di teras Istana Merdeka. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X