Kompas.com - 17/11/2016, 16:33 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Rapat Konsolidasi dengan DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016). Kristian ErdiantoKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Rapat Konsolidasi dengan DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menanggapi sejumlah penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, saat akan berkampanye.

Menurut Megawati, ada dua kategori kelompok yang melakukan aksi penolakan tersebut.

Pertama, mereka adalah massa yang dibayar untuk menjegal Ahok.

Kedua, karena orang-orang tersebut tidak paham hukum.

"Kalau ada kelompok yang menolak mereka berarti ada dua hal. Pertama karena mereka dibayar, kedua, mereka tidak tahu aturan," ujar Megawati, seusai Rapat Konsolidasi dengan seluruh DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Megawati mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum.

Meski seorang calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka, namun calon tersebut masih memiliki hak untuk dipilih maupun berkampanye.

"Saya tegaskan negara kita itu negara hukum. Hak Pak Ahok untuk dipilih masih tetap ada," kata Megawati.

Ia juga berpendapat, saat ini masih banyak yang kerap melakukan provokasi dan mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh kader PDI-P tetap tenang dan menjaga diri agar situasi tetap kondusif jelang Pilkada 2017.

"Saya melihat masih banyak pihak yang ingin provokasi dengan kekerasan. Hal itu sangat berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara," kata Mega.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X