Kompas.com - 17/11/2016, 16:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri meminta masyarakat untuk tidak memasang spanduk bernada provokatif untuk menolak calon tertentu dalam Pilkada serentak 2017.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Rafli Amar mengatakan, spanduk seperti itu akan memicu keresahan di masyarakat.

"Jangan pasang spanduk begitu. Yang negatif, perbuatan provokatif, tidak pro kedamaian tidak usah dipasang," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Boy memastikan spanduk tersebut akan dicopot oleh Badan Pengawas Pemilu.

Ia meminta agar petugas pengawas pemilu tidak ragu mencopot atribut apapun yang bisa memprovokasi meski ada perlawanan dari masyarakat. 

Jika perlu, masyarakat yang terganggu diminta melapor ke sentra penegakan hukum terpadu agar ditindak sesuai undang-undang.

Boy meminta agar masyarakat mendukung pilkada yang aman dan damai, terutama dalam masa kampanye ini.

"Tidak dibenarkan juga melakukan penghaabatan dan penggangguan terhadap proses kampanye," kata dia.

Pasangan calon, kata Boy, harus diberikan hak yang sama untuk melakukan kampanye di manapun di wilayah Jakarta.

Ia mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi orang yang mengganggu proses tersebut.

Sebelumnya, ada temuan spanduk yang berisi desakan agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diproses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama.

Salah satu spanduk aspirasi berbau provokatif terkait Ahok ini ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ada pula spanduk yang sama di daerah Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Kini, spanduk-spanduk itu telah dicopot oleh pengawas pemilu dan Satpol PP.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan spanduk provokatif sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. 

Oleh karena itu, pemasangnya bisa diberikan sanksi karena sudah melakukan provokasi.

"Diatur dalam kampanye kan dilarang menghasut dan menghina. Jadi bahan kampanye juga enggak boleh provokatif dan melakukan penghinaan," kata Jufri.

Sudah ada 107 spanduk bernada provokatif yang diturunkan di lima wilayah Jakarta. 

Akan tetapi, Bawaslu DKI tidak bisa menindak pembuat dan pemasang spanduk itu.

Alasannya, spanduk-spanduk tersebut bukan dibuat oleh tim kampanye atau partai politik tertentu tetapi oleh warga sekitar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

Nasional
Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

Nasional
Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

Nasional
Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Nasional
Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Nasional
Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.