Kompas.com - 16/11/2016, 11:35 WIB
Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding menegaskan partainya tetap mendukung petahana Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penistaan agama oleh Polri.

"Kami hargai, terkait proses hukum yang dilakukan polisi. Dan semua pihak mempercayai apa yang dilakukan polisi," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

"Dan saya kira pembuktiannya di pengadilan. Apakah yang bersangkutan sesuai dengan yang disangkakan," ujar dia.

Sudding mengatakan, walaupun Ahok ditetapkan sebagai tersangka, itu juga tidak menggugurkan pencalonan.

Apalagi, kata Sudding, dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa partai yang menarik dukungan dapat dikenai sanksi, yakni partai yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengusung calon kepala daerah di Pilkada berikutnya.

Ia pun mengimbau agar masyarakat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Sebab, penentuan seseorang bersalah atau tidak, ditentukan di pengadilan.

Karena itu ia berharao masyarakat tak menghakimi Ahok terlebih dahulu.

"Saya kira pengadilan yang akan menentukan bersalah atau tidaknya. Apapun hasilnya kita harus terima," tutur Sudding.

Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

(Baca: Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama)

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa (15/11/2016).

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Baca: Bareskrim Sebut Tak Ada Tekanan Putuskan Ahok sebagai Tersangka)

Kompas TV Ahok Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.