Kompas.com - 16/11/2016, 10:58 WIB
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP. Fabian Januarius KuwadoStaf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan merespons penetapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka perkara dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptoprobowo mengatakan, Polri sudah melakukan proses hukum perkara itu sesuai yang diinginkan masyarakat.

"Polri sudah melakukan proses hukum yang adil dan transparan," ujar Johan kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (16/11/2016).

Oleh sebab itu, Johan meminta agar semua pihak di masyarakat menghormati proses hukum yang adil dan transparan tersebut.

"Semua pihak harus menghormati proses hukum," ujar Johan.

Ia enggan mengatakan apakah Presiden Joko Widodo memantau pengumuman penetapan tersangka Ahok atau tidak.

Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara terbuka terbatas yang dilakukan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Selasa (15/11/2016).

 

(Baca: Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama)

Dalam gelar perkara, masing-masing pihak dari kepolisian, pelapor, dan terlapor menyampaikan pendapatnya.

Dari hasil gelar perkara, polisi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan kasus Ahok ke tingkat penyidikan.

(Baca juga: Penetapan Ahok sebagai Tersangka Diwarnai Perbedaan Pendapat Ahli)

Kompas TV Ahok Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

Nasional
Indonesia Buka Pintu Wisata 'Travel Bubble' Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Indonesia Buka Pintu Wisata "Travel Bubble" Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Nasional
Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Nasional
Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Nasional
Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Menkes: Ada 1.600 Kasus Omicron, 20 di Antaranya Butuh Bantuan Oksigen

Nasional
Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Jaksa Nilai Azis Syamsuddin Berbelit-belit dan Merusak Citra DPR

Nasional
Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Anggota DPR: Aset Negara Jangan Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru

Nasional
Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Nasional
Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Nasional
Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Pegang Kendali Penuh

Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Pegang Kendali Penuh

Nasional
Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Nasional
Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elite dan Orang Berduit

Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elite dan Orang Berduit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.