"Penodaan Agama Seharusnya Diselesaikan Melalui Dialog, Bukan Hukum"

Kompas.com - 16/11/2016, 06:27 WIB
Direktur Imparsial Al Araf, Ketua Lakpesdam NU Rumadi Ahmad, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Senior Advisor HRWG Choirul Anam dalam sebuah diskusi terkait penodaan agama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016). Kristian ErdiantoDirektur Imparsial Al Araf, Ketua Lakpesdam NU Rumadi Ahmad, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Senior Advisor HRWG Choirul Anam dalam sebuah diskusi terkait penodaan agama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, istilah penodaan atau penistaan agama tidak dikenal dalam sistem hukum dan HAM internasional.

Menurut Al Araf, sistem hukum diciptakan tidak untuk mengatur hal yang terkait pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu.

Sebab, jika instrumen hukum digunakan untuk memroses pandangan seseorang atas keyakinan, hal itu hanya akan menimbulkan kontroversi.

"Hukum tidak bekerja untuk mengatur pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu, karena hanya akan melahirkan kontroversi," ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Al Araf menjelaskan, idealnya persoalan dugaan penistaan agama seharusnya tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum, melainkan melalui jalan dialog atau komunikasi.

Jika kasus penistaan agama diselesaikan melalui jalur hukum, kata Al Araf, justru rentan disusupi kepentingan politik.

"Persoalan penodaan agama harusnya diselesaikan dengan jalan dialog atau komunikasi, tidak diselesaikan melalui prosedur hukum," kata Al Araf.

(Baca juga: Penyikapan Kasus Penistaan Agama Dinilai Bisa "Mendewasakan" Demokrasi)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum proses penyelidikan oleh kepolisian.

Pasal 2 UU tersebut menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (melakukan penafsiran tentang sesuatu agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

"Berdasarkan PNPS No. 1 tahun 1965 seharusnya ada proses awal yakni pemberian peringatan," kata Ismail.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X