Jika Tak Terbukti, Ahok Tak Bisa Dilaporkan dengan Obyek yang Sama

Kompas.com - 15/11/2016, 18:45 WIB
Kabareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKabareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelar perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih berlangsung.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, kemungkinan baru besok Rabu (16/11/2016), memutuskan keberlanjutan kasus tersebut.

Menurut Ari, jika Ahok dianggap tak terbukti melakukan penistaan agama, penyelidikan berhenti dan kasus ditutup.

Ahok pun, dia tak bisa dilaporkan lagi dengan dugaan yang sama. Tapi jika polisi mengantongi dua alat bukti, kasus penistaan agama akan berlanjut ke penyidikan. 

"Kalau obyeknya sama, berarti tidak bisa lagi dilaporkan," ujar Ari di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

(Baca: Video Berdurasi 20 Menit Diputar dalam Gelar Perkara Kasus Ahok)

Jika ditetapkan tersangka, Ahok memiliki hak untuk menggugat statusnya lewat praperadilan. "Ada hak-hak untuk melakukan upaya hukum lain," kata Ari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam gelar perkara ini, polisi menghadirkan lima pelapor mewakili 13 laporan yang ada. Ari menganggap, untuk efisiensi, polisi tidak menghadirkan seluruh pelapor larena pada dasarnya poin keberatan mereka sama.

"Lima mewakili semua membacakan keterangan, nanti akan ada koreksi dari pelapor lainnya," kata Ari.

Sementara itu, ahli yang dihadirkan sekitar 20 orang dari pihak terlapor, pelapor, dan kepolisian.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.