Kompas.com - 15/11/2016, 15:21 WIB
Wakil Sekjen PPP (kubu Djan Faridz) Sudarto dan Ketua PPP Triana Dewi Seroja di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016) IhsanuddinWakil Sekjen PPP (kubu Djan Faridz) Sudarto dan Ketua PPP Triana Dewi Seroja di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Triana Dewi Seroja, menduga penghadangan terhadap kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sengaja digerakan. 

Dia menilai para penghadang itu bertidak atas satu komando. Triana yakin, mereka tak bergerak secara swadaya. 

Triana menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera mencari tahu mengenai pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk menghadang kehadiran Ahok-Djarot.

Ia menilai hal ini sudah masuk pelanggaran dalam pilkada. "Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Segera ditindak jika ada yang melakukan penolakan," ucap Dewi di Kantor DPP PPP, Selasa (15/11/2016).

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Djan, Sudarto mengatakan, partainya akan mengevaluasi strategi pemenangan pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

Perubahan strategi ini menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

Sejak kasus ini mencuat ke publik, kerap muncul kelompok masyarakat yang menghadang kampanye Ahok-Djarot di sejumlah lokasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Ini Langkah Polda Metro Cegah Terulangnya Penghadangan Kampanye)

"Evaluasi itu untuk program kerja. Strateginya, bagaimana kita menghindari penolakan. Hasil investigasi tim PPP, penolakan itu tidak murni. Artinya ada yang menggerakan itu. Makanya kita evaluasi," kata Sudarto.

Hal ini disampaikan Sudarto sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan Sekjen PPP Dimyati Natakusuma.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.