Arab Saudi Belum Bisa Tambah Kuota Jemaah Haji Indonesia

Kompas.com - 15/11/2016, 15:14 WIB
Jemaah haji berdoa dan melakukan sujud syukur saat tiba di Bandar Udara Juanda, Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (18/9). Sebanyak 446 jemaah haji Kloter 1 Debarkasi Surabaya asal Sumenep kembali ke Tanah Air setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. KOMPAS/Bahana Patria Gupta Bahana Patria GuptaJemaah haji berdoa dan melakukan sujud syukur saat tiba di Bandar Udara Juanda, Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (18/9). Sebanyak 446 jemaah haji Kloter 1 Debarkasi Surabaya asal Sumenep kembali ke Tanah Air setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. KOMPAS/Bahana Patria Gupta
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi belum berencana menambah jatah kuota jemaah haji asal Indonesia.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengklaim, Pemerintah Arab Saudi telah setuju untuk menambah kuota Indonesia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammed Al-Shuibi usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (15/11/2016), mengatakan, keinginan Indonesia untuk menggunakan jatah kuota Filipina dan Singapura yang tidak digunakan secara maksimal, sulit diwujudkan.

“Kuota masing-masing negara tidak bisa berubah. Maksud saya, jatah kuota haji untuk masing-masing negara, Filipina atau Singapura, harus digunakan oleh orang Singapura atau orang Filipina,” ujar Al-Shuibi.


Pemerintah Arab Saudi saat ini tengah merenovasi besar-besaran lokasi ibadah haji. Imbasnya, jatah kuota haji asal Indonesia dipangkas 20 persen.

Awalnya, jatah haji asal Indonesia sebanyak 211 ribu orang per tahun.

Jumlah tersebut kini tersisa 168.800 orang, terdiri atas 155.200 orang jamaah haji regular dan 13.600 jamaah haji khusus.

Al-Shuibi menuturkan, jika Indonesia meminta jatah haji Singapura atau Filipina, dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru.

“Dalam hal ini akan bercampur kuota antar-negara akan memiliki masalah dengan negara yang berbeda,” ujar dia.

Proses renovasi itu diharapkan selesai dalam waktu dekat.

Dengan demikian, jatah kuota haji bagi Indonesia akan kembali normal.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X