Kompas.com - 15/11/2016, 14:34 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto membacakan putusan atas gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto membacakan putusan atas gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut terbuka karena melibatkan pihak luar.

Gelar perkara dilakukan pada hari ini, Selasa (15/11/2016), di Mabes Polri, Jakarta.

Polri mengundang pihak luar, seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional, sebagai pengawas.

Tugas mereka hanya mengawasi, bukan dimintai keterangan. Adapun pelaksanaan gelar perkara tetap tertutup dari sorotan media.

"Gelar perkara penyelidikan secara terbuka terbatas dengan menghadirkan pihak terlapor dengan ahlinya. Kemudian, juga ada ahli yang ditunjuk penyidik sendiri," ujar Ari.

(Baca: Ketua DPR Imbau Masyarakat Hormati Apa Pun Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok)

Gelar perkara dimulai dengan penyampaian hasil penyelidikan oleh tim penyelidik kasus Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyelidik juga memperlihatkan sejumlah bukti, salah satunya video yang diunggah di YouTube.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto membacakan putusan atas gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
"Penyelidik juga memutarkan videonya," kata Ari.

Penyelidik juga membacakan poin penting dari hasil permintaan keterangan para saksi dan ahli. Selama proses penyelidikan, sekitar 40 saksi dan ahli dimintai keterangannya.

Para ahli tersebut juga dihadirkan dalam gelar perkara hari ini.

"Dari kita, penyelidik, menghadirkan lima ahli," kata dia.

Pelapor dalam kasus ini sebenarnya ada 13 orang.

(Baca: Ini Alasan Ahok Tak Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama)

Namun, hanya lima yang diundang sebagai perwakilan karena semuanya dianggap memiliki gugatan yang sama.

Para ahli kemudian memberi tanggapannya atas poin-poin laporan tersebut sesuai dengan keahliannya, yakni dari segi bahasa, pidana, dan agama.

"Nanti dari pihak terlapor menyimak dan memberi keterangan tambahan ataupun koreksi atau bukti tambahan yang disampaikan pada penyelidik," kata Ari.

Setelah itu, segala sesuatu yang disampaikan dalam gelar perkara akan dicatat dan dijadikan pertimbangan penyidik.

Ari mengatakan, nantinya penyidik berhak menyimpulkan apakah perkara ini bisa ditingkatkan statusnya ke penyidikan atau tidak.

"Kemudian dilaksanakan perumusan untuk merekomendasi kepada penyidik apakah nanti perkara dianggap cukup bukti sehingga dilaksanakan penyidikan atau bukan dianggap tindak pidana, maka dianggap selesai," kata Ari.

Rencananya, keputusan hasil gelar perkara diumumkan pada Rabu (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016).

Kompas TV Gelar Perkara Kasus Ahok Terbuka, Analis: Harus Diapresiasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.