Kompas.com - 15/11/2016, 13:15 WIB
Sejumlah tokoh dari organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi untuk menyikapi dinamika sosial dan penegakan hukum serta proses demokrasi di Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016). Kristian ErdiantoSejumlah tokoh dari organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi untuk menyikapi dinamika sosial dan penegakan hukum serta proses demokrasi di Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan ujian dalam proses membangun sistem demokrasi di Indonesia.

Direktur International NGO Forum on Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan, kedewasaan elite politik maupun masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi bisa dilihat dari cara menyikapi kasus Ahok.

Namun, ia menekankan, dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi saat ini jangan sampai melanggar konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara.

Dinamika itu harus didasarkan pada supremasi hukum.

"Pada saat sekarang seluruh pihak harus menghargai proses hukum dan demokrasi yang sedang berjalan, tanpa tekanan, sehingga hasilnya adil bagi semua pihak," ujar Sugeng, dalam diskusi 'Penegakan Hukum dan Dinamika Proses Demokrasi', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).

Sugeng mengatakan, kedewasaan pemerintah juga diuji melalui penanganan kasus Ahok.

Jika hukum tunduk pada tekanan massa, pada saat yang sama pemerintah dan aparat telah memberi ruang bagi praktik anti-demokrasi di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Poses hukum dan demokrasi saling menguatkan. Demokrasi seharusnya berjalan tanpa tekanan dan pengerahan massa, sesuai dengan rule of law," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menegaskan, sistem demokrasi yang dipilih oleh Indonesia saat ini bukan merupakan sistem yang berdasarkan pada suara mayoritas.

Menurut Alissa, segala dinamika sosial yang terjadi harus direspons melalui perangkat hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, persoalan salah atau benar terkait kasus Ahok ditentukan mekanisme hukum yang tidak memihak dan tanpa intervensi dari kelompok mayoritas.

"Demokrasi Indonesia itu tidak berdasarkan pada suara mayoritas. Pada prinsipnya demokrasi adalah dari, untuk dan oleh rakyat," ujar Alissa.

Kompas TV Tak Hadiri Gelar Perkara, Ahok Pilih Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.