Kompas.com - 15/11/2016, 13:15 WIB
Sejumlah tokoh dari organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi untuk menyikapi dinamika sosial dan penegakan hukum serta proses demokrasi di Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016). Kristian ErdiantoSejumlah tokoh dari organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi untuk menyikapi dinamika sosial dan penegakan hukum serta proses demokrasi di Indonesia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan ujian dalam proses membangun sistem demokrasi di Indonesia.

Direktur International NGO Forum on Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan, kedewasaan elite politik maupun masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi bisa dilihat dari cara menyikapi kasus Ahok.

Namun, ia menekankan, dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi saat ini jangan sampai melanggar konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara.

Dinamika itu harus didasarkan pada supremasi hukum.

"Pada saat sekarang seluruh pihak harus menghargai proses hukum dan demokrasi yang sedang berjalan, tanpa tekanan, sehingga hasilnya adil bagi semua pihak," ujar Sugeng, dalam diskusi 'Penegakan Hukum dan Dinamika Proses Demokrasi', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).

Sugeng mengatakan, kedewasaan pemerintah juga diuji melalui penanganan kasus Ahok.

Jika hukum tunduk pada tekanan massa, pada saat yang sama pemerintah dan aparat telah memberi ruang bagi praktik anti-demokrasi di Indonesia.

"Poses hukum dan demokrasi saling menguatkan. Demokrasi seharusnya berjalan tanpa tekanan dan pengerahan massa, sesuai dengan rule of law," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menegaskan, sistem demokrasi yang dipilih oleh Indonesia saat ini bukan merupakan sistem yang berdasarkan pada suara mayoritas.

Menurut Alissa, segala dinamika sosial yang terjadi harus direspons melalui perangkat hukum yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, persoalan salah atau benar terkait kasus Ahok ditentukan mekanisme hukum yang tidak memihak dan tanpa intervensi dari kelompok mayoritas.

"Demokrasi Indonesia itu tidak berdasarkan pada suara mayoritas. Pada prinsipnya demokrasi adalah dari, untuk dan oleh rakyat," ujar Alissa.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X