Kompas.com - 15/11/2016, 09:10 WIB
Jemaah haji mengeliling Ka’bah di Mekkah, Saudi Arabia. Associated Press/Mosa'ab ElshamyJemaah haji mengeliling Ka’bah di Mekkah, Saudi Arabia.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya mengenai kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji saat ini memerlukan kerja sama dan koordinasi erat di antara jemaah haji Indonesia, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Arab Saudi, dan penyelenggara swasta.

Munas Alim Ulama meminta agar pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

"Munas Alim Ulama mendasarkan hal ini karena tiga hal," kata Wakil Ketua Umum PPP Tamam Achda melalui keterangan tertulis, Senin (14/11/2016).

Pertama, atas apresiasi atas diraihnya sejumlah penghargaan dari dunia Islam internasional yang merupakan wujud pengakuan kualitas penyelenggaraaa ibadah haji Indonesia.

Kedua, penyelenggaraan ibadah haji saat ini dianggap sudah cukup baik. Sedangkan ketiga, pemerintah sudah memiliki perangkat penyelenggaraan ibadah haji sampai tingkat kabupaten dan kota.

Munas Alim Ulama juga mendorong agar penyelenggaraan ibadah umroh dapat dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang memiliki izin resmi di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut diperlukan mengingat lamanya antrean haji di Indonesia yang mengakibatkan besarnya jumlah umat Islam yang beralih kepada ibadah umroh.

"Tentunya dengan disertai penerapan aturan maupun sanksi yang tegas guna memberikan rasa nyaman dalam beribadah dan aman dalam bertransaksi bagi umat Islam pengguna jasa penyelenggaraan umroh," ujar Tamam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X