Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Akan Evaluasi Dukungan, Ini Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Kompas.com - 14/11/2016, 11:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Bestari Barus mengatakan, pihaknya tidak mengharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menarik dukungan terhadap Ahok-Djarot.

Hal tersebut menyusul rencana PPP kubu Djan mengevaluasi dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Tapi setiap partai tentu punya hak dan mekanisme internal. Sama seperti Partai Nasdem," kata Bestari saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Selain menyerahkannya kepada internal PPP Djan, Bestari mengatakan pihaknya juga menyerahkan kepada Ahok-Djarot. 

"Tim kan hanya perpanjangan tangan paslon. Kalau Ahok-Djarot menganggap (tarik dukungan) itu enggak apa-apa ya kita tetap jalan," ucap Bestari.

"Kalau Ahok-Djarot menganggap ini diperlukan ya tentu mereka melakukan upaya dan langkah-langkah (untuk PPP Djan mempertahankan dukungan)," kata dia.

(Baca: PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan terhadap Ahok-Djarot)

Adapun jika PPP Djan menarik dukungan, hal tersebut tak akan membuat pasangan Ahok-Djarot gugur dalam pencalonan.

Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan.

"Tapi tentunya mengevaluasi (dukungan) harus ditanya juga apa yang mau dievaluasi, apakah semakin memperkuat dukungan terhadap Ahok atau menariknya," kata politisi Partai Nasdem itu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya juga mengaku akan mengevaluasi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok apabila yang bersangkutan berstatus tersangka.

Ahok saat ini berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama atas ucapannya yang menyitir salah satu ayat dalam kitab suci saat berbicara di hadapan warga di Kepulauan Seribu.

"Kalau Ahok tersangka, kami evaluasi pencalonannya. Kami kaji aspek yuridis dan moralnya. Moralitas kita sebagai partai pendukung harus tetap dijunjung tinggi," kata Surya saat menghadiri perayaan ulang tahun kelima Nasdem di kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Jika Ahok Tersangka, Nasdem Akan Evaluasi Dukungannya)

Saat ditanya apakah rencananya mengevaluasi pencalonan Ahok bila berstatus tersangka merupakan sinyal Nasdem untuk menyuruh Ahok mundur, Surya menjawab diplomatis.

"Disuruh mundur itu berarti ada dasarnya. Kalau enggak ada dasarnya ngapain suruh mundur," kata Surya.

Kompas TV Presiden Tak Akan Intervensi Proses Hukum Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com