Kata Surya Paloh soal Penolakan terhadap Ahok Saat Kampanye

Kompas.com - 12/11/2016, 08:58 WIB
Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem saat memberi sambutan HUT FKPPI (Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia) di Makassar Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem saat memberi sambutan HUT FKPPI (Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia) di Makassar
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih mengetahui bahwa calon gubernur DKI yang diusung partainya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kerap ditolak warga saat berkampanye.

"Ya tentu saya pikir sedih juga ya, harus jujur saya katakan itu sedih ya, tetapi itu kan perjuangan. Ya tidak semuanya kita bisa berharap, apa yang kita rencanakan belum tentu terwujud semuanya," kata Paloh saat menghadiri perayaan ulang tahun Nasdem yang kelima di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

(Baca juga: Ditanya Peluang Ahok di Pilkada Jakarta, Surya Paloh Akui Agak Berat)

Padahal, kata Paloh, Ahok memiliki kemampuan manajerial yang bagus sebagai seorang calon gubernur.


Namun, karena pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, kini ia harus mengalami penolakan dari beberapa warga Jakarta saat berkampanye.

Kendati demikian, Paloh menganggap wajar adanya warga yang menolak Ahok. Menurut dia, hal itu merupakan dinamika dalam demokrasi.

Ia juga berharap Ahok bisa tegar menghadapi kasus yang dituduhkan kepadanya.

"Saya pikir atas kejadian ini, Nasdem harus mengambil hikmah atas kejadian ini. Karena kita perlu belajar bersama. Belajar tidak hanya dari sekolah formal, ada sekolah yang lebih tinggi, yaitu sekolah kehidupan," ujar Paloh.

Adapun Ahok ditolak sekelompok orang saat kampanye di sejumlah tempat. Penolakan ini terkait kasus pengutipan ayat suci oleh Ahok.

(Baca juga: Surya Paloh: Pilkada Itu Bertarung Gagasan, Bukan Munculkan Agama Calon)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X