Terpilihnya Trump Diprediksi Tak Pengaruhi Hubungan Politik Luar Negeri RI

Kompas.com - 11/11/2016, 19:57 WIB
Pengamat politik internasional, Kusnanto Anggoro saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016). Dimas Jarot BayuPengamat politik internasional, Kusnanto Anggoro saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik internasional, Kusnanto Anggoro menilai, terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat tidak akan terlalu berpengaruh dalam hubungan politik luar negeri Indonesia.

Pasalnya, Kusnanto memprediksi pejabat yang akan duduk dalam kabinet Trump masih didominasi orang-orang konservatif.

Kusnanto beranggapan, pejabat itu tidak akan mudah mengubah komitmen lama AS terhadap negara-negara persekutuan.

"Kira-kira tidak akan dengan mudah mengubah komitmen Amerika lama, khususnya terhadap negara-negara Eropa maupun Jepang yang implikasinya akan terbawa sampai Indonesia," ujar Kusnanto saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Selain itu, kata Kusnanto, pernyataan Trump kerap tak cocok dengan kebutuhan konkret AS saat ini.

Semisal, rencana Trump untuk memproduksi lebih banyak kapal laut, pesawat tempur, dan kapal selam baru tidak tepat dengan kebutuhan AS saat ini.

Rencana memproduksi perlengkapan militer itu dimaksudkan untuk menghabisi ISIS dalam waktu 30 hari jika Trump memenangi pilpres.

"Senjata seperti itu tidak cocok untuk ditaruh di Amerika," kata Kusnanto.

Justru, kata Kusnanto, keengganan Trump memulai Trans Pacific Partnership (TPP) dapat melemahkan ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan.

Ini, kata Kusnanto, secara politik dapat menguntungkan Indonesia. Pasalnya, TPP diduga sebagai upaya AS untuk mengisolasi China mempenetrasi ekonomi di wilayah Asia Pasifik.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X