Hasyim Muzadi Minta Semua Pihak Bertindak Proporsional dalam Kasus Ahok

Kompas.com - 11/11/2016, 19:33 WIB
Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi saat ditemui usai acara silahturahmi Menteri Pertahanan dengan sejumlah para ulama di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016). Kristian ErdiantoMantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi saat ditemui usai acara silahturahmi Menteri Pertahanan dengan sejumlah para ulama di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi meminta semua pihak melihat kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, secara komprehensif. 

Hasyim meminta segala tuntutan publik yang diarahkan pada kasus ini harus sesuai dengan koridor penegakan hukum.

Hasyim khawatir tuntutan publik yang awalnya ingin Ahok diproses hukum malah melebar. Dampaknya, tuntutan publik bisa dengan mudah disusupi kepentingan lain.  

Tokoh NU yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan, publik harus fokus kepada tuntutan awal, yakni keadilan dan hukum. 

"Kalau ada sesuatu yang diinginkan rakyat maka hendaknya fokus dengan masalah yang dituntutnya dan jangan melebar. Kalau melebar maka akan ada kepentingan lain yang ikut menumpangi," ujar Hasyim dalam acara silahturahmi Menteri Pertahanan dengan sejumlah ulama dan tokoh agama di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Lebih jauh Hasyim juga mengingatkan, baik masyarakat maupun pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan dugaan penistaan agama. Seluruh pihak harus bertindak secara proporsional.  

"Umat punya hak meminta kepastian hukum kepada negara. Dengan demikian jika proporsi masalah sesuai, Insya Allah masalah bisa diselesaikan. Dalam mengatasi masalah diperlukan proporsionalisasi penanganan. Artinya sesuai ketentuan hukum," ucap Hasyim.

Selain itu dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan untuk berpihak pada kelompok tertentu.

Presiden Joko Widodo, kata Hasyim, harus memosisikan diri sebagai pengayom. Jika Presiden berpihak, posisi kekuasaan negara dapat terpecah.

"Saya sering menyampaikan pertimbangan kepada presiden agar di dalam penanganan masalah jangan lebih dulu menggunakan kekuasaan untuk berpihak kepada salah satu pihak," ungkapnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X