Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Minta Semua Pihak Bertindak Proporsional dalam Kasus Ahok

Kompas.com - 11/11/2016, 19:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi meminta semua pihak melihat kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, secara komprehensif. 

Hasyim meminta segala tuntutan publik yang diarahkan pada kasus ini harus sesuai dengan koridor penegakan hukum.

Hasyim khawatir tuntutan publik yang awalnya ingin Ahok diproses hukum malah melebar. Dampaknya, tuntutan publik bisa dengan mudah disusupi kepentingan lain.  

Tokoh NU yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan, publik harus fokus kepada tuntutan awal, yakni keadilan dan hukum. 

"Kalau ada sesuatu yang diinginkan rakyat maka hendaknya fokus dengan masalah yang dituntutnya dan jangan melebar. Kalau melebar maka akan ada kepentingan lain yang ikut menumpangi," ujar Hasyim dalam acara silahturahmi Menteri Pertahanan dengan sejumlah ulama dan tokoh agama di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Lebih jauh Hasyim juga mengingatkan, baik masyarakat maupun pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan dugaan penistaan agama. Seluruh pihak harus bertindak secara proporsional.  

"Umat punya hak meminta kepastian hukum kepada negara. Dengan demikian jika proporsi masalah sesuai, Insya Allah masalah bisa diselesaikan. Dalam mengatasi masalah diperlukan proporsionalisasi penanganan. Artinya sesuai ketentuan hukum," ucap Hasyim.

Selain itu dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan untuk berpihak pada kelompok tertentu.

Presiden Joko Widodo, kata Hasyim, harus memosisikan diri sebagai pengayom. Jika Presiden berpihak, posisi kekuasaan negara dapat terpecah.

"Saya sering menyampaikan pertimbangan kepada presiden agar di dalam penanganan masalah jangan lebih dulu menggunakan kekuasaan untuk berpihak kepada salah satu pihak," ungkapnya.

Kompas TV Demokrat: Demo 4 November adalah Akumulasi Kekecewaan terhadap Petahana- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com