Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2016, 18:23 WIB
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS — Rata-rata kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna terus menurun. Tak hanya dalam paripurna, minimnya kehadiran juga kerap terjadi dalam rapat alat kelengkapan DPR. Para anggota parlemen tersebut dinilai telah mencederai mandat rakyat.

Berdasarkan pantauan WikiDPR terhadap daftar hadir anggota DPR pada setiap rapat paripurna selama masa sidang ke-1 Tahun 2016-2017, tepatnya antara 16 Agustus dan 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Artinya, hanya 234 anggota dari total 560 anggota DPR yang hadir di setiap rapat.

WikiDPR adalah organisasi yang dibentuk sejumlah anak muda untuk memantau kerja DPR. Mereka mengikuti setiap rapat DPR, meliputnya, dan membuat rekam jejak kinerja setiap anggota lalu menyosialisasikannya melalui media sosial.

Berdasarkan pantauan itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura tercatat memiliki rata-rata kehadiran tertinggi. Namun, itu pun hanya 50 persen dari total anggota DPR dari Hanura. Sementara tiga fraksi yang terendah tingkat kehadirannya adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (35,9 persen), Fraksi Partai Nasdem (36,11 persen), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (36,17 persen).

Tingkat kehadiran anggota DPR pada masa persidangan ini memang menurun jika dibandingkan sebelumnya. Pada masa persidangan ke-5 Tahun 2015-2016, 17 Mei-28 Juli 2016, rata-rata kehadiran di rapat paripurna sekitar 45 persen. Sementara pada masa persidangan ke-3 dan ke-4 pada awal tahun ini, rata-rata kehadiran anggota DPR masih di atas 50 persen, yaitu 53 persen dan 56 persen.

Cederai mandat

Menurut Deputi Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi, di Jakarta, Kamis (10/11), rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR itu telah mencederai mandat yang telah diberikan publik pada anggota DPR. Ini otomatis berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada lembaga legislatif.

Dia melihat, rendahnya kehadiran pada masa sidang terakhir sangat terkait dengan agenda pemilihan kepala daerah. Hal ini karena anggota DPR juga dibebani tugas dari partai untuk ikut membantu pemenangan calon kepala/wakil kepala daerah yang diusung partai.

"Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa anggota DPR lebih mementingkan kepentingan partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Untuk mencegah terus menurunnya tingkat kehadiran, dia berharap partai dan fraksi memahami tugas pokok dan fungsi anggota DPR, kemudian ikut mendorong mereka maksimal dalam menjalankan tugas.

"Boleh saja mereka menjalankan tugas dari partai, tetapi tidak kemudian membuat waktu dan tenaga mereka habis untuk partai," kata Hanafi.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, rendahnya kehadiran itu tidak hanya terjadi di paripurna, tetapi juga di rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi dan badan ataupun panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) yang dibentuk DPR. "Menurunnya kehadiran ini menjadi kegelisahan bukan hanya publik, melainkan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Kami sedang memikirkan jalan keluarnya. Mungkin perlu dipikirkan adanya reward (penghargaan) and punishment (hukuman)," katanya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, ketidakhadiran anggota DPR dari Nasdem dalam rapat-rapat di DPR bukan berarti mereka tidak kerja.

Sanksi MKD

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem kerap tidak bisa hadir di paripurna karena jadwal rapat berbenturan dengan tugas dari komisi atau badan tempat anggota bertugas. Begitu pula jadwal rapat di komisi, badan, pansus ataupun panja, yang kerap berbenturan sehingga tak mungkin menghadiri seluruh rapat.

Ditambah lagi, jadwal paripurna yang tidak lagi pasti. "Biasanya rutin setiap Selasa. Namun, di masa-masa persidangan terakhir ini, paripurna tidak lagi rutin setiap Selasa, bisa setiap saat. Padahal, bisa saja anggota sudah punya jadwal lain pada saat paripurna akan digelar," dalihnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, melihat hal yang sama. Oleh karena itu, jadwal rapat AKD harus diatur dengan baik sehingga tidak saling berbenturan.

Selain itu, Arsul mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan perhatian khusus. Dia setuju jika MKD memberikan sanksi teguran atau mengumumkan anggota DPR yang tidak hadir saat rapat secara terbuka kepada publik.

(APA)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 November 2016, di halaman 2 dengan judul "Anggota DPR Makin Malas".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.