Kabareskrim: Gelar Perkara Ahok Terbuka Terbatas Selasa Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, gelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dilakukan secara terbuka terbatas.

Gelar perkara, lanjut Ari, akan dilakukan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri pada Selasa (15/11/2016).

"Karena situasi dan keinginan dari pihak-pihak atas suatu keterbukaan, maka kegiatan gelar perkara penyelidikan kami laksanakan secara terbuka terbatas," kata Ari di kantor Bareskrim di kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Kepada Jokowi, Dua Mantan Ketua MK Sebut Gelar Perkara Terbuka Langgar Hukum)

Ari menjelaskan, gelar perkara dilakukan secara transparan dengan pembatasan jumlah orang yang bisa hadir. Pembatasan juga disesuaikan dengan kapasitas ruangan.

Dalam gelar perkara, pihaknya akan menghadirkan pihak internal dan eksternal.

Dari internal, Bareskrim mengundang Divisi Hukum serta Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Adapun untuk pihak eksternal, Bareskrim mengundang Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Nanti dari pihak terlapor dan pelapor juga akan kami hadirkan. Media juga saat pembukaan akan kami perkenankan untuk meliput bagaimana situasi dan kondisi ruangan kemudian setelah pembukaan, media baru keluar," ucap Ari.

(Baca: Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Dinilai Membuka Ruang Intervensi Baru)

Ari menuturkan, tahapan gelar perkara secara umum yaitu penyampaian hasil penyelidikan. Kemudian, ditambah informasi dan perkembangan dari pihak terlapor dan pelapor.

"Ini menentukan apakah hasil penyelidikan itu ada tindak pidana atau tidak. Terbukanya itu memang supaya transparan. Penyelidikan itu sebenarnya tertutup. Yang kami ambil adalah hasil interview dan juga pendapat-pendapat. Sehingga, kami bisa menganalisis apakah bisa jadi penyidikan atau tidak," ujar Ari.

Gelar perkara terbuka untuk kasus Ahok diungkap Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian seusai bertemu Presiden Joko Widodo.

Jokowi pun mengakui memerintahkan Polri untuk melakukan gelar perkara terbuka. Kepolisian lalu menelaah keabsahan gelar perkara terbuka. Hingga akhirnya, Komjen Ari Dono mengungkap bahwa gelar perkara akan dilakukan terbuka terbatas.