Kompas.com - 11/11/2016, 14:47 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pembukaan pameran Indo Defence 2016 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Perhelatan pameran alat pertahanan dari dalam dan luar negeri kali ini diikuti 174 delegasi resmi dari negara sahabat dan 6 Menteri Pertahanan. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGWakil Presiden Jusuf Kalla saat pembukaan pameran Indo Defence 2016 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Perhelatan pameran alat pertahanan dari dalam dan luar negeri kali ini diikuti 174 delegasi resmi dari negara sahabat dan 6 Menteri Pertahanan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah relawan Presiden Joko Widodo, Bara JP, yang melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Kepolisian, merupakan tindakan tepat.

Kalla menilai, setiap pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lain sebaiknya menempuh jalur hukum.

"Ini bagus lah, daripada langsung berkonflik, saling pukul, lebih baik bagus lah, justru itu anjuran pemerintah, jalur hukum," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Nantinya, lanjut Kalla, pihak kepolisian lah yang menentukan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti.

Jika memang ada unsur pidana, penegak hukum bisa melakukan penyidikan. Namun jika tidak ditemukan unsur pidana, laporan tidak dilanjutkan.

"Jauh lebih baik jalur hukum daripada konflik," ucap Kalla.

Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri, Rabu (9/11/2016).

Fahri dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah atas pidatonya dalam aksi unjuk rasa 4 November.

(Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim Polri)

Kalimat yang dianggap menghasut, adalah saat Fahri menyebutkan ada dua cara untuk menjatuhkan presiden. Pertama, lewat parlemen ruangan; kedua, lewat parlemen jalanan.  

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.