Kompas.com - 11/11/2016, 13:17 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat bersilahturahmi dengan para ulama dan tokoh agama Islam di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016). Kristian ErdiantoMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat bersilahturahmi dengan para ulama dan tokoh agama Islam di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Saat menggelar silaturahim dengan sejumlah ulama dan tokoh agama Islam se-Jabodetabek, Ryamizard menegaskan bahwa jangan mencampurkan persoalan agama dan politik.

Jika dua hal itu bercampur, potensi untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat sangat tinggi.

(Baca: Menko Polhukam: Pemerintah Tak Ada Niat Intervensi Kasus Ahok)

"Jangan mencampurkan agama dengan politik. Politik ada yang benar dan ada yang tidak benar, tapi Lebih banyak yang tidak benar," ujar Ryamizard saat berbicara di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Ryamizard menjelaskan, politik selalu rentan dengan beragam kepentingan dan asumsi. Sementara agama merupakan sebuah kebenaran yang berasal dari Tuhan.

Jika disatukan, agama akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dia pun meminta para tokoh agama dan ulama untuk menyampaikan hal tersebut di setiap khotbah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ajaran agama merupakan kebenaran sejati. Sedangkan politik rentan kepentingan dan asumsi sesorang. Saya minta ustaz yang ceramah harus sampaikan hal ini," ucap Ryamizard.

Terkait kasus Ahok, Ryamizard meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian.

(Baca: Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok Diumumkan Kamis Pekan Depan)

Semua pihak pun diminta mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai benar-benar dugaan penistaan agama itu terbukti atau tidak secara hukum.

"Mari menunggu proses hukum dan hormati asas praduga tidak bersalah. Mari kita bersabar dan berdoa," ungkapnya.

Dalam acara silaturahim tersebut, hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Dakwah Abdul Manan Ghani dan mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.

Kompas TV Ahok: Kalo Disuruh Mundur, Lebih Baik Saya Dipenjara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY Sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY Sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
Zulkifli Hasan Kenang Sudi Silalahi sebagai Sosok Bersahabat dan Perhatian

Zulkifli Hasan Kenang Sudi Silalahi sebagai Sosok Bersahabat dan Perhatian

Nasional
Hujan Kritik Setelah Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Hujan Kritik Setelah Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas "Hacker' Brasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.