Di Depan Ulama, Ryamizard Sebut Agama dan Politik Jangan Dicampuradukkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Saat menggelar silaturahim dengan sejumlah ulama dan tokoh agama Islam se-Jabodetabek, Ryamizard menegaskan bahwa jangan mencampurkan persoalan agama dan politik.

Jika dua hal itu bercampur, potensi untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat sangat tinggi.

(Baca: Menko Polhukam: Pemerintah Tak Ada Niat Intervensi Kasus Ahok)

"Jangan mencampurkan agama dengan politik. Politik ada yang benar dan ada yang tidak benar, tapi Lebih banyak yang tidak benar," ujar Ryamizard saat berbicara di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Ryamizard menjelaskan, politik selalu rentan dengan beragam kepentingan dan asumsi. Sementara agama merupakan sebuah kebenaran yang berasal dari Tuhan.

Jika disatukan, agama akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dia pun meminta para tokoh agama dan ulama untuk menyampaikan hal tersebut di setiap khotbah.

"Ajaran agama merupakan kebenaran sejati. Sedangkan politik rentan kepentingan dan asumsi sesorang. Saya minta ustaz yang ceramah harus sampaikan hal ini," ucap Ryamizard.

Terkait kasus Ahok, Ryamizard meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian.

(Baca: Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok Diumumkan Kamis Pekan Depan)

Semua pihak pun diminta mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai benar-benar dugaan penistaan agama itu terbukti atau tidak secara hukum.

"Mari menunggu proses hukum dan hormati asas praduga tidak bersalah. Mari kita bersabar dan berdoa," ungkapnya.

Dalam acara silaturahim tersebut, hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Dakwah Abdul Manan Ghani dan mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.