Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/11/2016, 22:02 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan.

Untuk itu, pemerintah membutuhkan sekitar 35 persen lahan pertanian.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi penyusutan lahan pertanian yang beralih fungsi. Setiap tahun, diperkirakan sekitar 50.000 hektare-60.000 hektare lahan pertanian menghilang.

"Kalau lahannya berkurang maka kita masuk perangkap pangan. Kita selain mencetak sawah, ekstensifikasi tapi kita juga harus mengamankan lahan-lahan yang produktif," kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Gatot menuturkan, pihaknya akan mengatur moratorium alih fungsi lahan pertanian sambil mendorong bertambahnya wilayah dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (L2PB).

Gatot menilai moratorium penting untuk dilakukan. Jika tidak, kata dia, kecepatan alih fungsi lahan akan semakin besar.

"Wilayah-wilayah yang ada infrastruktur jalannya, maka itu akan ada alih fungsi yang sangat cepat," kata Gatot.

"Kita lihat jalan tol Bandung, katanya sawah sudah habis dan tiap hujan besar pasti banjir. Saya kira kita tidak semata-mata berpikir apakah ini menguntungkan disawahkan atau tidak disawahkan," ucapnya.

Inspektur Wilayah V Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sudarsono mengatakan akan memberikan insentif kepada petani.

Bila terjadi L2PB bagi lahan yang belum bersertifikat, pihaknya akan memberikan pelayanan sertifikasi secara gratis pada tahun yang akan datang.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, terdapat 180 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (L2PB).

Seharusnya, lanjut dia, 350-400 kabupaten/kota memiliki perda tersebut.

"Kalau di-perda-kan jadi baku. Alih fungsi harus harus ada penggantinya," ucap Pahala.

(Baca: KPK Temukan Masalah dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian)

Pahala berkeinginan agar Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah untuk segera menyelesaikan Perda Tata Ruang. Sehingga, lanjut dia, akan terjadi kejelasan alih fungsi lahan untuk mendapatkan lahan sawah yang berkelanjutan.

Pahala menyebutkan, diperlukan kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam mengawal terciptanya L2PB. Untuk itu, ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri memimpin inisiatif tersebut.

"Kami minta Kemenko Ekuin (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri) untuk memimpin inisiatif ini. Karena ini lintas kementerian lembaga, ada Kementerian Pertanian, ada BPN, ada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), juga ada Kementerian Keuangan," ucap Pahala.

Kompas TV Jokowi Tegaskan Kembali Kemandirian Pangan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.