Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Shalat Jumat di Istiqlal pada 4 November, tetapi Dilarang

Kompas.com - 10/11/2016, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku bukan tidak mau menemui para demonstran yang berunjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima sejumlah ulama yang diundang ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Awalnya, para ulama bertanya ke mana Presiden saat massa berkumpul di sekitar Istana untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Presiden pun menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Cerita itu disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi yang ikut mendampingi Presiden saat bertemu ulama.

"Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya. Terutama tanggal 4, ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang," kata Johan kepada wartawan seusai pertemuan yang berlangsung tertutup itu.

"Ada yang kemudian mempersepsikan tidak berani menemui pendemo atau ada yang menyebut melarikan diri dari rakyatnya," ujar dia.

Presiden pun menjelaskan kepada ulama bahwa ia justru sangat ingin menemui demonstran.

"Presiden menyatakan hari Jumat kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya, ingin ikut shalat Jumat di Istiqlal," ucap Johan.

Namun, Presiden akhirnya mengurungkan niatnya itu. Sebab, kata Johan, Jokowi mendapat saran dari protokol Istana, Pasukan Pengamanan Presiden, hingga Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan menteri terkait agar tidak menemui pendemo.

"Posisinya kan Presiden simbol negara, demi keamanan dari Presiden sendiri," ucap Johan.

Di sisi lain, lanjut Johan, Jokowi juga pada Jumat lalu sudah dijadwalkan untuk meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

Akhirnya, Presiden meninggalkan Istana sebelum waktu shalat Jumat dan langsung menuju bandara. Presiden baru kembali ke Istana pada malam harinya setelah kerusuhan diredam dan pendemo membubarkan diri.

"Ini bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Namun, meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetap harus dilakukan," kata dia.

(Baca juga: Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi)

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah sempat alot. Pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Akhirnya, setelah negosiasi lebih jauh, pendemo setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Perwakilan Demonstran Tiba di Kantor Wapres, Pertemuan Tertutup)

Kompas TV Presiden Ajak Pimpinan Ormas Dinginkan Suasana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com