Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi

Kompas.com - 10/11/2016, 16:31 WIB
Presiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016). IhsanuddinPresiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Para ulama memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo seputar kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Saran dan masukan itu disampaikan langsung kepada Presiden saat para ulama diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016) sore.

Salah satu saran yang diberikan adalah agar proses hukum terhadap Ahok harus berjalan secara cepat dan obyektif.

"Ini supaya demo tidak terulang lagi nanti tanggal 25 November. Yang di medsos sudah sangat ramai itu. Proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama harus adil dan dipercepat," kata Ahmad Ruhiyat, pimpinan Pondok Pesantren At Tarbiyah, Karawang, seusai pertemuan.

Ruhiyat mengatakan, para ulama menyadari proses hukum saat ini sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Namun, Presiden juga mempunyai peranan penting agar penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Salah satunya agar Presiden tetap bersikap netral dalam kasus dugaaan penistaan agama ini. Kami meminta Presiden beri instruksi yang ekstra ke kepolisian agar bisa bekerja secara profesional, tidak pandang bulu," ujar dia.

Hal serupa disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Serang, Sidrajat Ardani. Menurut Sidrajat, para ulama menuntut janji yang disampaikan Kapolri agar kasus Ahok selesai dalam dua pekan setelah demonstrasi yang berlangsung pada Jumat (4/11/2016) pekan lalu.

"Kami sampaikan secara tegas, apabila tanggal 25 atau dalam dua minggu tidak diproses secara tegas, ini yang dikhawatirkan gejolak masyarakat akan kembali. Kami meminta agar gerak cepat supaya sebelum tanggal 25 harus selesai," ucap Sidrajat.

Ada sekitar 40 ulama yang diundang ke Istana. Mereka adalah pimpinan pondok pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat. Jokowi bersama ulama berdialog sambil duduk lesehan di salah satu ruangan di Istana Negara.

Mendampingi Jokowi di antaranya ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.