Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi

Kompas.com - 10/11/2016, 16:31 WIB
Presiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016). IhsanuddinPresiden Jokowi mengundang para kiai dan ulama di wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Para ulama memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo seputar kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Saran dan masukan itu disampaikan langsung kepada Presiden saat para ulama diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016) sore.

Salah satu saran yang diberikan adalah agar proses hukum terhadap Ahok harus berjalan secara cepat dan obyektif.

"Ini supaya demo tidak terulang lagi nanti tanggal 25 November. Yang di medsos sudah sangat ramai itu. Proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama harus adil dan dipercepat," kata Ahmad Ruhiyat, pimpinan Pondok Pesantren At Tarbiyah, Karawang, seusai pertemuan.

Ruhiyat mengatakan, para ulama menyadari proses hukum saat ini sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Namun, Presiden juga mempunyai peranan penting agar penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Salah satunya agar Presiden tetap bersikap netral dalam kasus dugaaan penistaan agama ini. Kami meminta Presiden beri instruksi yang ekstra ke kepolisian agar bisa bekerja secara profesional, tidak pandang bulu," ujar dia.

Hal serupa disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Serang, Sidrajat Ardani. Menurut Sidrajat, para ulama menuntut janji yang disampaikan Kapolri agar kasus Ahok selesai dalam dua pekan setelah demonstrasi yang berlangsung pada Jumat (4/11/2016) pekan lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sampaikan secara tegas, apabila tanggal 25 atau dalam dua minggu tidak diproses secara tegas, ini yang dikhawatirkan gejolak masyarakat akan kembali. Kami meminta agar gerak cepat supaya sebelum tanggal 25 harus selesai," ucap Sidrajat.

Ada sekitar 40 ulama yang diundang ke Istana. Mereka adalah pimpinan pondok pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat. Jokowi bersama ulama berdialog sambil duduk lesehan di salah satu ruangan di Istana Negara.

Mendampingi Jokowi di antaranya ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.