Bahas Revisi UU Pemilu, Ketua DPR Kumpulkan Pimpinan Fraksi Pekan Depan

Kompas.com - 09/11/2016, 14:29 WIB
Ketua DPR RI Ade Komarudin saat ditemui di Purwakarta, Sabtu (5/11/2016). Kristian ErdiantoKetua DPR RI Ade Komarudin saat ditemui di Purwakarta, Sabtu (5/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin berencana mengumpulkan pimpinan fraksi pada awal masa sidang DPR, pekan depan. 

Pertemuan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi akan membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). 

Awalnya, Ade berencana mengumpulkan pimpinan-pimpinan fraksi pada masa reses ini.

Namun, waktu reses dua minggu digunakan oleh para anggota Dewan untuk memenuhi berbagai agenda seperti kunjungan kerja komisi, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, hingga diplomasi parlemen.

"Saya sudah rancang jadwalnya pada pekan pertama persidangan. Kan tanggal 16 nanti mudah-mudahan pembukaan sidang ketua fraksinya pada saat itu lengkap. Saya mau tanggal 16 atau 17 November," ujar Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Salah satu yang akan dibahas adalah mekanisme pembahasan RUU Pemilu.

Rencananya, akan ada putaran diskusi untuk meyakinkan satu sama lain dengan waktu yang terbatas.

Hal tersebut dilakukan agar pembahasan RUU Pemilu dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak mengganggu jadwal tahapan pemilu.

"Kan sebenarnya kita sudah tahu standing potition fraksi masing-masing secara politik. Dibolak balik juga fraksi ini maunya ini," kata Politisi Partai Golkar itu.

RUU Pemilu diserahkan oleh pemerintah pada 21 Oktober lalu.

Pada rapat paripurna penutupan sidang DPR beberapa waktu lalu, nama-nama perwakilan fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU Pemilu telah diumumkan.

Namun, pembahasan baru akan dimulai pada masa sidang mendatang yang dimulai pada 16 November 2019.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X