Tokoh NU Asad Syamsul Arifin Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 09/11/2016, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, Almarhumah Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11/2016). IhsanuddinPresiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, Almarhumah Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, Almarhum Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin.

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Penganugerahan Gelar Pahlawan ini diputuskan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 90/TK/Tahun 2016 tertanggal 3 November 2016.

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H.R. As'ad Syamsul Arifin tokoh dari provinsi Jawa Timur, atas jasa-jasanya yang luar biasa yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," demikian bunyi Keppres yang dibacakan.

As'ad lahir pada1897 di kota Makkah dan wafat pada 4 Agustus 1990 di Situbondo, Jawa Timur.

Semasa hidupnya, As'ad menjadi pengasuh dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

As'ad banyak berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jabatan terakhirnya di Nahdlatul Ulama adalah sebagai Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada dua tokoh.

Yakni, almarhum Mayor Jenderal (purn) Andi Mattalatta, tokoh dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan Almarhum Letnan Kolonel Inf (Anumerta) sroedji, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.

Ini sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 91/TK/Tahun 2016 Tanggal 3 November 2016. Setelah Keppres dibacakan, Jokowi menyerahkan plakat tanda jasa kepasa masing-masing ahli waris.  

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pemerintah pemerintah akan mengangkat seorang pahlawan nasional di akhir tahun ini. Namun Khofifah tak pernah menyebut nama. (Baca: Mensos Sebut Satu Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini, Siapa?)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X