Kompas.com - 09/11/2016, 12:49 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016). Ambaranie Nadia K.MMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).
|
EditorKrisiandi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dia memiliki keberanian untuk menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia karena dukungan politik Presiden Joko Widodo. 

Dukungan tersebut, kata Susi, amat kuat. "Saya beruntung punya presiden yang memberi dukungan secara politik penuh sebagai pemimpin negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

Apalagi, kata Susi, Jokowi ingin untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Karena itulah, Indonesia punya ketegasan dan kemauan keras untuk memperjuangkan wilayah perairan.

(Baca: Cerita Menteri Susi Ingin "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan)

Namun, Susi mengaku mulanya sulit menerapkan kebijakan tersebut. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, memerangi illegal fishing bukan hal mudah.

"Karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Selain itu, illegal fishing termasuk dalam kejahatan transnasional karena melibatkan sejumlah negara.

Dalam satu kapal, kata Susi, bisa banyak "bendera" yang menumpanginya. Salah satu negara yang menjadi pelaku pencurian ikan terbesar yaitu China.

Ia telah mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah negara tersebut.

"Kita berencana untuk kerja sama, bahwa para pelaku illegal fishing musuh negara. Mereka bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan," kata Susi.

Menurut Susi, mustahil jika kejahatan transnasional itu hanya diperangi oleh Indonesia tanpa dukungan negara lain.

(Baca: Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing")

Oleh karena itu, sinergi antarnegara sangat diperlukan. Melawan kejahatan seperti ini, diakui Susi, butuh dukungan politik dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan.

"Sekarang kita beri kepastian hukum, yang bersalah kita tenggelamkan. Jangan dibilang kejam sekali, kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan kita," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.