Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Saya Beruntung Punya Presiden yang Mendukung Penuh Pemberantasan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 09/11/2016, 12:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dia memiliki keberanian untuk menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia karena dukungan politik Presiden Joko Widodo. 

Dukungan tersebut, kata Susi, amat kuat. "Saya beruntung punya presiden yang memberi dukungan secara politik penuh sebagai pemimpin negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

Apalagi, kata Susi, Jokowi ingin untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Karena itulah, Indonesia punya ketegasan dan kemauan keras untuk memperjuangkan wilayah perairan.

(Baca: Cerita Menteri Susi Ingin "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan)

Namun, Susi mengaku mulanya sulit menerapkan kebijakan tersebut. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, memerangi illegal fishing bukan hal mudah.

"Karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Selain itu, illegal fishing termasuk dalam kejahatan transnasional karena melibatkan sejumlah negara.

Dalam satu kapal, kata Susi, bisa banyak "bendera" yang menumpanginya. Salah satu negara yang menjadi pelaku pencurian ikan terbesar yaitu China.

Ia telah mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah negara tersebut.

"Kita berencana untuk kerja sama, bahwa para pelaku illegal fishing musuh negara. Mereka bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan," kata Susi.

Menurut Susi, mustahil jika kejahatan transnasional itu hanya diperangi oleh Indonesia tanpa dukungan negara lain.

(Baca: Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing")

Oleh karena itu, sinergi antarnegara sangat diperlukan. Melawan kejahatan seperti ini, diakui Susi, butuh dukungan politik dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan.

"Sekarang kita beri kepastian hukum, yang bersalah kita tenggelamkan. Jangan dibilang kejam sekali, kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan kita," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com