Menteri Susi: Saya Beruntung Punya Presiden yang Mendukung Penuh Pemberantasan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 09/11/2016, 12:49 WIB
Ambaranie Nadia K.M Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dia memiliki keberanian untuk menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia karena dukungan politik Presiden Joko Widodo. 

Dukungan tersebut, kata Susi, amat kuat. "Saya beruntung punya presiden yang memberi dukungan secara politik penuh sebagai pemimpin negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

Apalagi, kata Susi, Jokowi ingin untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Karena itulah, Indonesia punya ketegasan dan kemauan keras untuk memperjuangkan wilayah perairan.

(Baca: Cerita Menteri Susi Ingin "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan)

Namun, Susi mengaku mulanya sulit menerapkan kebijakan tersebut. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, memerangi illegal fishing bukan hal mudah.

"Karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Selain itu, illegal fishing termasuk dalam kejahatan transnasional karena melibatkan sejumlah negara.

Dalam satu kapal, kata Susi, bisa banyak "bendera" yang menumpanginya. Salah satu negara yang menjadi pelaku pencurian ikan terbesar yaitu China.

Ia telah mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah negara tersebut.

"Kita berencana untuk kerja sama, bahwa para pelaku illegal fishing musuh negara. Mereka bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan," kata Susi.

Menurut Susi, mustahil jika kejahatan transnasional itu hanya diperangi oleh Indonesia tanpa dukungan negara lain.

(Baca: Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing")

Oleh karena itu, sinergi antarnegara sangat diperlukan. Melawan kejahatan seperti ini, diakui Susi, butuh dukungan politik dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan.

"Sekarang kita beri kepastian hukum, yang bersalah kita tenggelamkan. Jangan dibilang kejam sekali, kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan kita," kata Susi.



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X