Jika Ada Aksi Lagi pada 25 November, Ini Imbauan Wiranto

Kompas.com - 09/11/2016, 11:56 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016). Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah belum mengambil langkah antisipasi khusus terkait informasi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016.

Pemerintah tidak akan mencegah kelompok masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa.

"Antisipasinya biasa-biasa saja. Pemerintah punya kewajiban untuk mengamankan dan melindungi masyarakat," ujar Wiranto saat ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihak kepolisian, aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama.

Jika memang unjuk rasa itu digelar, Wiranto berharap agar berlangsung tertib.

"Tetapi, jangan sampai ancaman itu muncul dari bangsa sendiri, kan aneh. Tatkala demonstrasi itu menjadi demo yang tertib dan bermartabat, ikut aturan, tidak perlu ditakuti," kata Wiranto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.

Tito memastikan Polri akan berupaya agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif.

"Kami akan antisipasi," ucap dia.

Kendati demikian, kata Tito, belum ada permintaan izin resmi yang masuk ke pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa pada 25 November itu.

"Biasanya beberapa hari (sebelum aksi). Undang-undang kan menyatakan dua hari sebelumnya," kata Tito.

Kompas TV Mengungkap Aktor Politik Demo 4 November (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.