Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2016, 19:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran.

Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk Papua lewat dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Namun, kesejahteraan belum terwujud.

"Tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016).

"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi melihat kesalahan bukan ada pada besar kecilnya anggaran. Persoalan ditengarai ada pada belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Proses perencanaan belum sepenuhnya terpadu, belum juga sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dan fokus membangun kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Masing-masing sektor jangan berjalan sendiri-sendiri.

"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Papua," ujar Jokowi.

Jokowi mengapresiasi indeks pembangunan manusia rakyat Papua pada 2015 naik 0,50 poin. Namun, peringkatnya masih di bawah 60 alias masih pada posisi yang rendah.

Sinerginya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan terimplementasi dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas antar-wilayah di Papua, serta penetapan satu harga pada BBM.

"Terakhir, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai adat dan budaya," ujar Jokowi.

"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton," tutur dia.

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com