Jokowi Sebut Pembangunan Papua Bukan soal Jumlah Anggaran, melainkan...

Kompas.com - 08/11/2016, 19:18 WIB
Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada perwira Polri di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada perwira Polri di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran.

Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk Papua lewat dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Namun, kesejahteraan belum terwujud.

"Tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016).

"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi melihat kesalahan bukan ada pada besar kecilnya anggaran. Persoalan ditengarai ada pada belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Proses perencanaan belum sepenuhnya terpadu, belum juga sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dan fokus membangun kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Masing-masing sektor jangan berjalan sendiri-sendiri.

"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Papua," ujar Jokowi.

Jokowi mengapresiasi indeks pembangunan manusia rakyat Papua pada 2015 naik 0,50 poin. Namun, peringkatnya masih di bawah 60 alias masih pada posisi yang rendah.

Sinerginya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan terimplementasi dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas antar-wilayah di Papua, serta penetapan satu harga pada BBM.

"Terakhir, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai adat dan budaya," ujar Jokowi.

"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X