Jokowi Sebut Pembangunan Papua Bukan soal Jumlah Anggaran, melainkan...

Kompas.com - 08/11/2016, 19:18 WIB
Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada perwira Polri di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada perwira Polri di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran.

Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk Papua lewat dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Namun, kesejahteraan belum terwujud.

"Tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016).

"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi melihat kesalahan bukan ada pada besar kecilnya anggaran. Persoalan ditengarai ada pada belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Proses perencanaan belum sepenuhnya terpadu, belum juga sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dan fokus membangun kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Masing-masing sektor jangan berjalan sendiri-sendiri.

"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Papua," ujar Jokowi.

Jokowi mengapresiasi indeks pembangunan manusia rakyat Papua pada 2015 naik 0,50 poin. Namun, peringkatnya masih di bawah 60 alias masih pada posisi yang rendah.

Sinerginya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan terimplementasi dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas antar-wilayah di Papua, serta penetapan satu harga pada BBM.

"Terakhir, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai adat dan budaya," ujar Jokowi.

"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X