Jokowi Kritik Kementerian/Lembaga soal Pembangunan di Papua

Kompas.com - 08/11/2016, 16:51 WIB
Presiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal tersebut merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal tersebut merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengkritik kementerian dan lembaga yang tidak mau bersusah-susah dalam hal pembangunan di Papua.

Informasi yang diterima Jokowi, banyak proyek pembangunan kementerian dan lembaga yang justru dilaksanakan di daerah yang mudah dijangkau. Sementara, daerah yang sulit dijangkau tidak tersentuh pembangunan.

"Saya juga mendapat informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah, yang gampang implementasinya," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016) sore.

"Karena kita tahu kabupaten dan daerah di Papua memang banyak yang sulit dijangkau. Tapi ini juga tidak benar kalau kita lakukan terus menerus," lanjut dia.

Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga terjun ke daerah-daerah Papua yang sulit dijangkau agar pembangunan merata.

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga berjalan sinergis dalam hal pembangunan di Papua. Jangan ada kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dalam mengerjakan suatu proyek.

"Harus fokus. Harus terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," ujar Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan keamanan Wiranto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X